JAKARTA - Lambannya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu Legislatif dan RUU Partai Politik akan mempengaruhi mekanisme dan pelaksanaan pemilu. Hal ini terkait dengan karena teknis penyelenggaraan pemilu diatur dalam kedua UU tersebut.

Menurut anggota KPU Andi Nurpati ketika dikonfirmasi SP akhir pekan lalu.

"Mekanisme Pemilu 2009 jelas akan sangat terganggu jika DPR terlambat mengesahkan kedua UU tersebut," papar Andi.

Dikatakan, penyelesaian regulasi pemilu tersebut harus dipercepat. Paling tidak pada akhir Desember ini. Jika regulasinya saja sudah terlambat, secara otomatis akan berpengaruh pada proses penyelenggaraan pemilu dan menurunkan kualitas hasil pemilu.

Melihat pengalaman Pemilu 2004 lalu, UU Pemilu baru disahkan pada Maret 2003. Lambannya pengesahan UU ini jelas mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemilu sehingga proses Pemilu 2004 tidak berjalan secara maksimal.

"Kalau pengesahan kedua UU itu saja sudah telat, bagaimana dengan proses teknis pemilu. Semua proses teknis nantinya kan diatur dalam UU itu. Lagipula akan banyak hal substansial yang berubah dalam penyelenggaraan pemilu," tutur Andi.

Beberapa hal yang berubah dalam penyelenggaraan pemilu yang menjadi usulan diantaranya teknik pencoblosan. Teknik ini rencananya akan diganti dengan sistem penulisan nama calon.

"Perubahan ini kan perlu sosialisasi dan strategi. Kalau UU-nya saja sudah lama. Pasti pemilunya akan tidak berjalan maksimal,' imbuh Andi. Oleh karena itu, Andi berharap DPR dapat sesegera mungkin menyelesaikan kedua UU tersebut.

Seperti diketahui, target Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu Legislatif maupun RUU Parpol untuk merampungkan pada akhir Desember sepertinya sulit tercapai. Diperkirakan kedua UU tersebut baru bisa diselesaikan pada awal tahun 2008 dan sekaligus dengan pengesahan. Mulai Senin (3/12) ini, pembahasan dilanjutkan lagi pada tingkat Panitia Kerja (Panja) dan lobi. [MAR/H-12]


Sumber : Suara Pembaruan, 3 Desember 2007