JAKARTA - Kasus Lumpur Lapindo, Sidoarjo harus dimasukkan dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Pemerintah juga harus berpihak pada korban dengan menuntaskan semua ganti rugi yang menjadi hak dari keluarga korban.

Demikian disampaikan Anggota Komisioner Komnas HAM Yosep Adi Prasetyo di Jakarta, Minggu (3/12) dalam diskusi bersama para korban Lumpur Lapindo.

Dikatakan, selama ini pemerintah sangat jelas berpihak pada kepentingan pemilik modal dan sebatas memberikan ganti rugi material korban. Padahal, ada bentuk kerugian lain di luar materi yang lebih besar dan tetap diganti pemerintah.

Dia menjelaskan, kerugian yang diderita korban tersebut meliputi kehilangan akan hak mendapatkan tempat tinggal, hak memperoleh pendidikan, hak untuk berkeluarga, hak mendapatkan kesempatan hidup dengan baik dan hak mendapatkan kepuasan rohani.

"Pemerintah selama ini hanya memikirkan kebutuhan masyarakat korban yang terkena dampak dari segi teknis belaka," kata dia.

Yosep menegaskan bahwa kasus tersebut dimasukkan dalam kejahatan HAM dan pemerintah pun harus dijerat hukun. Hal itu dimungkinkan karena pemerintah tidak memenuhi sebagian besar hak yang seharusnya diperoleh para korban.

Diskusi yang digelar Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) tersebut juga menghadirkan budayawan dan analis politik Franz Magnis Suseso.

Franz menegaskan perlunya solidaritas tinggi dari semua pihak untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Apalagi, selama ini korban lumpur tersebut tidak mendapatkan keadilan yang sesungguhnya.

"Semua pihak, baik pakar yang memahami masalah ini.seharusnya turut mengambil bagian untuk membantu menjelaskan duduk permasalahannya. Dengan jalan ini, keadilan bagi korban lumpur pun akan didapat," tutur Franz.

Terkait dengan itu, Patra M Zen dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengatakan langkah melalui jalur peradilannya lamban karena kesulitan pembuktian pidana. Untuk mengantisipasi kesulitan pembuktian tersebut

seharusnya diperkuat dari keterangan ahli, surat, bahkan para saksi.

Di tempat yang sama, Ketua Presidium PP PMKRI Tommy Jematu mendesak agar pemerintah seharusnya lebih tegas memenuhi tuntutan keadilan korban. Bukan sebaliknya, membelokkan kasus tersebut sebagai bencana biasa.

Dikatakan, dalam kasus ini sangat jelas terlihat perselingkuhan antara penguasa politik, pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono dengan kekuatan modal PT Lapindo Brantas serta kelompok usaha Bakrie Group, yang seharusnya segera segera diakhiri.

"Berharap bahwa pihak-pihak tersebut dengan sukarela mengakhiri perselingkuhan mereka tentu sebuah angan-angan kosong. Kelompok-kelompok kritis masyarakat sipil, seperti kelompok rohaniwan lintas agama, akademisi, kaum muda dan mahasiswa, dan aktivis sosial umumnya harus menggalang solidaritas bagi korban lumpur lapindo," katanya. [MAR/H-12]


Sumber : Suara Pembaruan, 3 Desember 2007