SINGKIL - Tiga terdakwa perusakan kantor bupati Aceh Singkil, Jaminuddin, H Sairun, dan Rusli Jabat, dituntut enam bulan penjara, dikurangi masa tahanan. Tuntutan tersebut dibacakan secara bergantian Jaksa Penuntut Umum (JPU) Elianto dan Idam Kholid Daulay dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Singkil, Rabu (28/9) siang.

Sementara terdakwa melalui pengacarnya, Ainul dari LBH Banda Aceh Pos Meulaboh, menyatakan akan menyampaikan nota pembelaan (pledoi) pada Senin 3 Oktober mendatang. Sidang dipimpin Hakim Ketua Syarip, anggota Rachmad Firmansyah, dan Prihatin Stio Raharjo.

Menurut JPU, ketiga terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan pidana, secara bersama-sama di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana.

Melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang. “Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 160 KUH Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana,” ujar Elianto.

Hal-hal yang memberatkan menurut JPU, perbuatan para terdakwa mengakibatkan kantor bupati Aceh Singkil mengalami kerusakan. Sedangkan yang meringankan para terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan dipersidangan dan merupakan tulang punggung keluarga.

Sementara itu ratusan massa pendukung terdakwa yang merupakan petinggi LSM Gempa memadati ruang sidang. Aparat kepolisian bersenjata lengkap melakukan pengawalan jalannya sidang. Hingga sidang selesai berjalan tertib.

Sebagaima diketahui 30 Mei lalu, massa dari LSM Gempa dan dari 22 desa di Aceh Singkil, melakukan perusakan kantor bupati Aceh Singkil. Akibat kejadian tersebut setidaknya 18 orang warga diseret ke persidangan, untuk mempertanggungjawabkan perbuatanya. Tiga terdakwa sudah masuk dalam tahap tuntutan sementara 15 lainnya masih persidangan saksi-saksi.(c39) [Serambi Indonesia]