MEULABOH - Desakan membentuk Komisi Kebenaran dan Konsiliasi atau KKR kembali ditujukan kepada pemerintah Aceh. Puluhan janda korban konflik di Aceh Barat, menuntut dibentuknya komisi tersebut untuk mengungkap kebenaran atas pelanggaran HAM masa lalu, Senin (27/9). Desakan puluhan janda itu disampikan dalam sebuah diskusi yang diprakarsai LSM Flower Aceh, di Meulaboh. Puluhan peserta sangat antusias dan berharap KKR dapat terwujud.

"Saya tetap berharap draf (KKR) ini bisa terbentuk di Aceh. Agar kematian suami dapat terungkap dan saya bisa menjelaskannya kepada anak-anak," kata Maghfirah, 51 tahun, peserta diskusi.

Menurut Staf Kampanye Flower Aceh, Zeli Ernita, KKR Aceh perlu secepatnya dibentuk karena merupakan amanah dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh seperti tertulis dalam pasal 229 tentang KKR. "Pembentukan KKR merupakan solusi payung hukum daerah untuk memberi keadilan bagi korban konflik," ujar Zeli.

Flower, tambah dia, berupaya mendorong pemerintah agar merealisasikan Qanun KKR untuk memberi rasa keadilan pada keluarga korban.

Menurut Zeli, bila qanun tersebut tidak ditindaklanjuti dikhawatirkan akan terulang di masa mendatang, karena pelaku merasa kebal hukum.

Selama ini, tambah Zeli, desakan membentuk KKR berulangkali disampaikan keluarga korban namun tak ditanggapi serius. "Kita berharap pemerintah tergugah."

Diskusi di Hotel Beringin Meulaboh itu juga menghadirkan Koordinator LBH Banda Aceh Pos Meulaboh, Rahmad Hidayat, dan Umi Anisah, Pimpinan Dayah Darussalam, Kaway XVI. Selain itu acara turut dihadiri sejumlah tokoh wanita dan mahasiswa.

Dalam paparannya Rahmat Hidayat menyatakan cukup banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi saat konflik Aceh. Hal itu, kata dia, hanya mampu diselesaikan dengan KKR.

"Di Aceh Barat mungkin tidak seberapa dibanding daerah lain di Aceh. Meski demikian jangan bosan menyuarakan ini, karena ini diatur undang-undang," pungkas Rahmat. atjehpost.com