Meulaboh, - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh pos Meulaboh, menyusun sejumlah strategi untuk memantau pelaksanaan pilkada damai di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, yang dilaksanakan serentak di 17 kabupaten/kota. "Walau bagaimanapun kita juga berhak memantau pelaksanaan pilkada di Aceh, karena saya yakin akan cukup banyak terjadi pelanggaran yang perlu diawasi dalam proses pesta demokrasi itu," kata Direktur LBH Meulaboh Rahmad di Meulaboh, Selasa.

Ia mengatakan, ada dua waktu yang sangat signifikan terjadi perilaku penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak azazi manusia  masa transisi pilkada yakni pada saat  berkampanye pencoblosan.

Dijelaskan, dalam berkampanye tidak boleh melibatkan anak-anak yang belum memiliki hak pilih dan peristiwa tersebut rentan terjadi yang dilakoni oknum tim sukses kandidat saat panas-panasnya berkampanye dan tindakan itu jelas melanggar undang-undang perlindungan anak.

Sementara, disaat pencoblosan biasanya kerap terjadi intimidasi dan perilaku pelanggaran HAM lain seperti mengancam pemilih untuk tidak mencoblos salah satu kandidat yang didukung, dan dipaksa mencoblos orang lain.

"Nah, kejadian seperti ini jelas melanggar undang-undang negara dan HAM, apabila terjadi pemaksaan, intimidasi dan melibatkan anak-anak berkampanye," tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, yang perlu diberikan kepada masyarakat menyikapi pilkada adalah advokasi pendidikan bersifat umum sehingga apabila hal yang dikhawatirkan itu terjadi maka warga sudah dapat mengambil sikap.

Ia mengatakan terlebih daerah Aceh pernah merasakan konflik yang berkepanjangan ditambah banyaknya kejadian aksi saling teror dengan senjata api di sejumlah wilayah sampai saat ini, mencerminkan pelaksanaan pilkada di Aceh belum dapat dipastikan aman.

Karenanya, ia bersama aktivis LBH telah siap mendampingi dan mengadvokasi masyarakat yang menjadi korban dengan berbagai persoalan yang akan memanas dalam proses pilkada di Aceh.

"Kita siap mengadvokasi masyarakat apabila memang ada yang merasa tidak mendapat keadilan hukum ataupun diintimidasi dan sebagainya berupa bentuk pelanggaran HAM," pungkasnya.13/9 (ANTARA)