Banda Aceh - LBH Banda Aceh membuka Posko Pemantauan Peradilan Bersih, guna meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja hakim dan pengadilan,

Direktur LBH Banda Aceh Hospinovizal Sabri mengatakan posko Posko yang dibuka atas kerjasama LBH Banda Aceh dan Komisi Yudisial ini didirikan untuk lebih memudahkan masyarakat melayangkan pengaduannya terkait dengan proses peradilan dan kinerja hakim yang dianggap menyimpang

“Adanya peradilan yang bersih dan adil sebagai muara dari jalur keadilan, sehingga rasa keadilan bisa digapai oleh semua orang tanpa pembeda,” ujar Hospinovrizal.

Saat berbicara pada peluncuran posko pemantauan peradilan bersih, Jumat (8/7/2011), PJ Koordinator Lembaga Gerakan Anti Korupsi (GeraK) Aceh, Askhalani mengatakan, minimnya pemantauan dan belum adanya pemilahan persidangan antara proses peradilan pidana Tipikor dan pidana lainnya, menjadi penyebab banyaknya kasus yang disidangkan majelis hakim terbagi, sehingga berpengaruh pada vonis akhir.

“Kondisi ini menjadikan hakim tidak fokus pada satu permasalahan kasus, jika pada pagi hari seorang hakim bisa mengikuti persidangan pidana, maka siang hari hakim yang sama pun bisa menjalani persidangan tindak pidana korupsi, dan ini berdampak pada vonis yang dijatuhkan hakim,” sebut PJ Koordinator Gerak Aceh, Askhalani.

Pada kesempatan yang sama, GeraK Aceh mengumumkan, Kabupaten Aceh Utara menduduki peringkat pertama sebagai kabupaten terkorup di Aceh sepanjang tahun 2009-2010 dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 431,6 miliar.

Sepanjang tahun 2009-2010, sebut Askhalani, tercatat 18 kasus, khususnya kasus korupsi yang divonis bebas oleh Pengadilan di Seluruh Aceh, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 79 miliar. Dua kasus di antaranya divonis bersalah setelah adanya upaya kasasi di Mahkamah Agung oleh pihak Jaksa.

Selain itu, sebutnya, saat ini sebanyak 22 kasus, khususnya kasus korupsi sedang ditangani oleh kejaksaan tinggi Aceh dengan potensi kerugian negara mencapai Rp. 729.608.461.600,-.

Terkait dengan itu, sebut Askhalani, komponen masyarakat sipil baik LSM maupun institusi lainnya perlu melakukan pengawasan secara berkala atas kinerja hakim dan aparat hukum lain dalam menangani perkara. “Pengawasan ini penting untuk menjaga posisi wibawa hukum berlangsung secara prinsip keadilan,” katanya. (KOMPAS.com)