Pengunjung
Total hits
Bulan ini
Minggu, 30 September 2007 01:40:59 - oleh : admin
MEULABOH -Yayasan
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Meulaboh mengadakan seminar
kesehatan di Meulaboh, Jumat (28/9). Kegiatan yang bertujuan membuka
akses partisipasi masyarakat serta pejabat pemerintah untuk lebih
mengoptimalkan pelayanan hak kesehatan masyarakat, menentukan rencana
strategis, dan advokasi bersama dalam melakukan perubahan kebijakan
yang partisipatif di bidang kesehatan.
Koordinator Yayasan LBH Banda Aceh Pos Meulaboh, M Alhamda menjelaskan, kegiatan seminar sehari itu turut diundang masyarakat, camat dan aparat desa se-Kabupaten Aceh Barat, tenaga kesehatan dan paramedis/perawat/bidang, unsur NGO, serta lembaga pemerintah daerah.
Sebelumnya, tambah M Alhamda, pihaknya juga telah mengadakan kegiatan dalam bentuk advokasi kebijakan qanun atas hak-hak kesehatan di beberapa titik pantai barat-selatan Aceh. Kegiatan dimaksud untuk menginventarisir beberapa hal terkait persoalan pelayanan di bidang kesehatan, khususnya di wilayah bekas konflik dan tsunami.
Di antaranya lokasi pengungsian akibat konflik dan tsunami membawa dampak pada persoalan sanitasi dan lingkungan, lumpuhnya pelayanan kesehatan masyarakat disebabkan infrastruktur seperti lokasi puskesmas/pustu tidak berfungsi secara maksiaml, meningkatnya masalah kesehatan ibu dan status gizi buruk bagi anak, meningkatnya masalah kesehatan reproduksi, termasuk keluarga berencana, serta meningkatnya masalah kesehatan jiwa dan psikosial.
Koordinator Yayasan LBH Banda Aceh Pos Meulaboh, M Alhamda menjelaskan, kegiatan seminar sehari itu turut diundang masyarakat, camat dan aparat desa se-Kabupaten Aceh Barat, tenaga kesehatan dan paramedis/perawat/bidang, unsur NGO, serta lembaga pemerintah daerah.
Sebelumnya, tambah M Alhamda, pihaknya juga telah mengadakan kegiatan dalam bentuk advokasi kebijakan qanun atas hak-hak kesehatan di beberapa titik pantai barat-selatan Aceh. Kegiatan dimaksud untuk menginventarisir beberapa hal terkait persoalan pelayanan di bidang kesehatan, khususnya di wilayah bekas konflik dan tsunami.
Di antaranya lokasi pengungsian akibat konflik dan tsunami membawa dampak pada persoalan sanitasi dan lingkungan, lumpuhnya pelayanan kesehatan masyarakat disebabkan infrastruktur seperti lokasi puskesmas/pustu tidak berfungsi secara maksiaml, meningkatnya masalah kesehatan ibu dan status gizi buruk bagi anak, meningkatnya masalah kesehatan reproduksi, termasuk keluarga berencana, serta meningkatnya masalah kesehatan jiwa dan psikosial.
ADVERTISEMENTS
Takengon - Hamdani dan Idrus Sahputra selaku Koordinator I dan II Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Anti Korupsi-Gayo (LSM Jang-Ko) kembali memenuhi panggilan penyidik Polres Aceh Tengah pada hari Selasa 03 Agustus 2010 untuk di mintai keterangan kembali selaku tersangka dalam perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (pasal 310 dan 311 KUHPidana) terhadap...
Banda Aceh - Terkait dengan pemberitaan di media massa tentang masyarakat miskin yang jadi pasien di Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh, Aceh Barat yang menggunakan fasilitas Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) harus mengeluarkan uang sebesar Rp 300.000; untuk membeli obat dari dokter yang akan mengoperasi. Program JKA.....
Banda Aceh - Terkait pemberitaan tentang pemerasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap saksi dalam kasus korupsi proyek pembibitan sapi Brahman Cross di desa Padang Lageun, kecamatan Setia Bakti, Aceh Jaya. Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh meminta kepada pihak Kejaksaan Tinggi Aceh dan Kejaksaan Agung melalui bagian pengawasan di instusi kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan ......
Meulaboh - Koordinator Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Meulaboh, Chairul Azmi SH mengungkapkan, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sudah jelas diatur bahwa bagi penyelenggara pendidikan yang didirikan tanpa izin, maka dapat dipidana penjara paling lama 10.........
