Meulaboh - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Meulaboh mengadakan Kegiatan Workshop (23/06/11) mempromosikan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan Pengadilan HAM Aceh di Meulaboh. Kegiatan yang berlangsung selama 1 (Satu) Hari tersebut mengikutsertakan peserta dari kalangan ulama dan tokoh masyarakat desa serta tokoh perempuan di Kabupaten Aceh Barat.

"Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan dukungan masyarakat sipil dalam memajukan keadilan dan akuntabilitas pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga kegiatan yang melibatkan ulama dan tokoh masyarakat serta tokoh perempuan diharapkan mendapatkan dukungan mengenai pentingnya pembentukan KKR dan Pengadilan HAM di Aceh untuk pengungkapan kejahatan-kejahatan HAM masa lalu di Aceh khususnya, Kemudian diharapkan juga adanya komitmen yang kuat dari Ulama dan tokoh masyarakat serta perempuan Aceh mengenai pentingnya pembentukan Pengadilan HAM dan KKR Aceh,"ujar Chairul Azmi, SH, Koordinator LBH Banda Aceh Pos Meulaboh.

Sebagaimana kita ketahui bersama, catatan sejarah menorehkan bahwa ulama Aceh merupakan pemimpin umat yang sangat berjasa bagi rakyat aceh dari masa ke masa. Himbauan Jihad pada saat perang kemerdekaan dulu yang diserukan oleh ulama aceh, telah menggerakkan masyarakat tampil di medan perjuangan di tanah aceh untuk merebut kemerdekaan dan mempertahankannya.

Namun di era sekarang ini, peran ulama sangat dibutuhkan untuk mendorong masyarakat memperjuangkan Hak Asasinya yang merupakan hak dasar yang secara kondrati melekat pada diri manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. KKR Aceh dan Pengadilan HAM merupakan salah satu corong untuk rakyat aceh mengembalikan harkat dan martabatnya serta haknya yang telah dirampas oleh rezim otoriter dahulu. Pengungkapan kebenaran, pengakuan kesalahan, pemberian maaf, perdamaian, penegakan hukum, amnesti, rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM masa lalu merupakan hal mutlak yang harus dilakukan sebelum rekonsiliasi diberikan kepada rakyat Aceh khususnya.  

KKR dan Pengadilan HAM Aceh, merupakan amanat dari MOU Helsinski dalam point 2.2 tentang pendirian Pengadilan HAM di Aceh serta point 2.3 Tentang Pendirian Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Kemudian ditegaskan kembali dalam UU Pemerintahan Aceh No.11 Tahun 2006 Pasal 229, 230, 259 dan 260 yang mengamanahkan tentang pembentukan KKR di Aceh. Kedua Legitimasi formal tersebut menjadi pondasi kuat untuk segera menyelesaikan problematika pelanggaran HAM masa lalu di Aceh, yang kemudian harus didukung oleh kesungguhan dan keseriusan dari para pembuat kebijakan di Aceh serta adanya dukungan penuh dari masyarakat aceh khususnya.

"Kondisi terkini menggambarkan belum adanya political will pemerintah untuk segera melakukan pembahasan Qanun KKR dan Pengadilan HAM Aceh, padahal publik mengetahui pada peringatan Hari HAM Sedunia di Banda Aceh atas desakan berbagai elemen sipil pihak legislatif secara kelembagaan menandatangani perjanjian, dimana mereka berjanji akan segera melakukan pembahasan serta mensahkan qanun KKR pada bulan Juni 2011, namun janji tersebut sepertinya terlupakan dan tergantikan oleh kisruh calon independen antara legislatif (DPRA) dan eksekutif (Pemerintah Provinsi)," kata Chairul kemudian.

Oleh karena itu, melalui kegiatan workshop ini juga LBH Banda Aceh mencoba mengingatkan dan meminta kembali kepada pemerintah tidak mengenyampingkan pembahasan Qanun KKR Aceh dan segera mensahkan Qanun KKR Aceh secepat mungkin, sehingga pengabaian terhadap hak masyarakat tidak terus terjadi di Aceh.