Tapaktuan - Kepolisian Resor Aceh Singkil diminta untuk menjelaskan dasar hukum dan alasan yang tepat soal pemblokiran LSM Gempa dengan memasang Police line di sekeliling kantor tersebut. Sebab penyidik hanya berwenang memblokir terhadap tindakan pidana yang dilakukan langsung oleh tersangka misalnya pemblokiran terhadap rekening dalam pencucian uang (money laundring) dan kejahatan lainnya yang demi untuk kepentingan penyidikan harus diblokir.

"Hal ini mengingat kantor LSM Gempa merupakan kantor yang digunakan untuk menjalankan visi misinya. Jadi ini merupakan implementasi dari hak warga negara sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya yang ditetapkan dengan Undang-undang," ujar Zul Azmi, SH, PJ. Koordinator LBH Banda Aceh Pos Tapaktuan.

"Jikalaupun ada anggota LSM tersebut yang melakukan perbuatan pidana maka tentunya kewenangan kepolisian hanya berlaku terhadap anggota LSM tersbut. Jadi, menurut kami kurang tepat jika kantor LSM tersebut yang disegel. Jikalau sudah disegel, bagaimana anggota-anggotanya yang lain dapat bekerja? Bagaimana kantor LSM itu beroperasi?," sebutnya kemudian.

Selain diatur dalam UUD 1945, kemerdekaan berserikat dan kebebasan menyatakan pendapat juga diatur dalam Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi dalam UU No. 12 Tahun 2005 dan juga dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

"Semestinya menurut kami yang sangat cocok untuk dipasang police line adalah kantor Bupati Aceh Singkil, sebab Locus Delicti nya dalam kasus pengerusakan berada di sana, jadi bukan kantor LSM Gempa," ujar Zul Azmi.