Lhokseumawe  - LBH Banda Aceh Pos Lhokseumawe atas dukungan Komisi Eropa mengadakan kegiatan Lokakarya Mempromosikan KKR dan Pengadilan HAM Aceh, kamis, 19/05/11. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Lido Graha kota Lhokseumawe yang dimulai pada pukul 09.00 Wib hingga pukul 16.00 Wib.

Acara ini bertujuan untuk mencari dukungan yang luas dari masyarakat sipil dan komitmen yang kuat dari para pembuat keputusan mengenai pembentukan KKR dan pengadilan HAM serta  berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya KKR dan pengadilan HAM hadir di Aceh terutama dari peserta yang hadir dalam acara ini yang berasal dari kalangan aparat gampong dan para ulama Aceh Utara dan Lhokseumawe.

Koordinator Kontras Aceh, Hendra Fadli yang hadir selaku pemateri menyampaikan KKR yang terus di desak untuk segera di bentuk di Aceh memiliki tugas dan kewenangan, seperti, menemukan kebenaran-kebenaran tentang terjadinya pelanggaran HAM dengan menggunakan semua resource yang ada, melaksanakan tribun pengungkapan kebenaran dimana korban siap dan bersedia melakukan pengungkapan dihadapan publik dan menghadirkan pelaku-pelaku pelanggaran HAM,  melakukan pendokumentasian untuk semua hasil temuan dimana temuan tersebut menjadi bahan pembelajaran untuk masa depan dan mengambil langkah-langkah emergency yang dianggap perlu seperti reparasi mendesak, perlindungan bagi korban dan lainnya dengan bekerjasama dengan institusi dan lembaga terkait.

Lebih lanjut ia menambahkan, KKR ini juga bertugas dan berwenang menyusun laporan kepada Negara mengenai pelaksanaan pengungkapan kebenaran yang dilakukan dengan memasukkan semua temuan dan rekomendasi untuk pemerintah serta memberikan rekomendasi-rekomendasi bagi korban baik untuk pemenuhan hak korban dan juga untuk pencegahan keberulangan terjadinya pelanggaran HAM terhadap korban termasuk rekomendasi untuk kasus-kasus khusus yang layak untuk dibawa ke Pengadilan HAM.

Kadiv Sipol YLBHI-LBH Banda Aceh, Zulfikar, SH yang ikut hadir sebagai moderator pada Acar ini juga menyampaikan bahwa Draf qanun KKR inisiatif organisasi masyarakat sipil yang konsen di bidang HAM dan demokrasi telah diserahkan secara resmi kepada Pemerintah Aceh, melalui Sekretaris Daerah Husni Bahri TOB, SH., M. Hum, 16/12/2008 dan pada 31 Desember 2008 ikut juga diserahkan secara resmi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melalui Ketua Panitia Legislatif DPRA Amir Helmi, SH kala itu.

Meskipun hasil advokasi elemen sipil Aceh, 10/12/2010 lalu, DPR Aceh berjanji akan segera membahas dan mensahkan Qanun KKR selambat-lambatnya bulan Juni 2011. KKR adalah salah satu harapan besar Korban dan Keluarga Pelanggaran HAM untuk menjawab persoalan yang mereka alami, baik masa lalu maupun sekarang ini. Bukan hanya itu, akan tetapi petisi dari elemen sipil Aceh perihal desakan pembahasan dan penegsahan segera qanun KKR juga sudah pernah dilakukan.

Disamping itu, pada saat peringatan tragedi simpang KKA ke- 12 beberapa waktu lalu, DPRK Aceh Utara juga telah menandatangani petisi yang di suguhkan oleh korban perihal pernyataan komitmen mereka untuk mendorong pembahasan dan mengesahkan qanun KKR Aceh pada tahun 2011 ini. Akan tetapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda mengenai kapan qanun tersebut akan di bahas dan disahkan oleh legislaltif.

LBH menyadari perjuangan menghadirkan kebenaran dan keadilan bagi korban konflik melalui penyelesaian konflik Aceh dengan mekanisme KKR dan Pengadilan HAM tidak cukup dilakukan oleh beberapa kalangan saja. Seluruh elemen rakyat Aceh harus turut serta mendorong DPRA dan Pemerintah Aceh yang belum bersungguh-sungguh dalam hal ini. Oleh karenanya, penyadaran dan pemahaman tentang KKR dan Pengadilan HAM serta pentingnya kehadiran kedua lembaga tersebut mesti di bangun di seluruh lapisan rakyat Aceh, terutama di kalangan ulama Aceh dan aparat gampong yang memiliki perspektif pengutamaan kebenaran dan keadilan bagi korban konflik. (lbh)