Takengon –  M. Jihad Yunan, warga Kuala II, Kecamtan Bintang, Aceh Tengah, Jum’at  Minggu (11/3) mengadu ke Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Takengon, mengenai pihak pengelola SMP Negeri I Bintang dinilai menyerobot tanahnya seluas 820 M2  yang terjadi sejak tahun 1982 hingga sekarang.

Sebelumnya tahun 2010, M. Jihad Yunan sudah melaporkan ke Pemda Aceh Tengah dan juga mengadukan ke DPRK setempat, namun belum direspon secara baik, atas dasar tersebut dirinya akan menempuh jalur hukum untuk mempertahankan haknya yang sudah bersertifikat hak milik sejak tahun 1986 atas nama orang tuanya Muhammad Aman Cut (alm).

M. Jihad Yunan saat mengadu di LBH Pos Takengon, bahwasanya penyerobotan tanahnya dilakukan secara bertahap, bahkan dirinya merasa seperti dijajah. Padahal pihak keluarga M. Jihad Yunan pernah mewakafkan tanahnya seluas 2x10 meter pada tahun 1982 dan 8x4 meter pada tahun 1996 kepada pihak SMPN I Bintang untuk mendukung pembangunan sekolah tersebut. Namun ketika penyerobotan tersebut disengketakan justru pihak penyerobot mengatakan kepada M. Jihad Yunan bahwasanya dirinya menghambat pembangunan.

Dengan hal tersebut, M.Jihad Yunan meminta bantuan hukum kepada LBH Banda Aceh Pos Takengon untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) terhadap Dinas Pendidikan setempat dan SMP Negeri 1 Bintang, sesuai yang diatur dalam pasal 1365 sampai dengan pasal 1380 KUH Perdata.

LBH Banda Aceh Pos Takengon sangat menyayangkan sikap kesewenang-wenangan dan intimidasi yang mengatakan bahwasanya pihak korban dikatakan penghambat pembangunan. Tentunya jika ingin tidak ada hambatan seharusnya pihak pengelola bisa berpikir bahwasanya pembangunan yang dilakukan seharusnya tidak dilakukan diatas hak milik orang.

LBH setelah mendapat pengaduan tersebut, berupaya untuk mempertanyakan kepada instansi-instansi terkait pertanggung jawabannya bersamaan dengan pengumpulan data yang dilakukan oleh M. Jihad Yunan untuk menyusun gugatan perbuatan melawan hukum. Karena kesewenang-wenangan merupakan suatu hal yang sangat tidak dibenarkan oleh hukum dan dari sisi Hak Asasi Manusia, sesuai dalam UU No. 39/1999 pasal 36 ayat (2) “Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum” begitu juga UUD 1945 dalam pasal 28H ayat (4) “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.