Kutacane - LBH Banda Aceh Pos Kutacane sangat menyesalkan atas tindakan pengusiran 3 KK dengan jumlah 16 jiwa, yang dilakuan oleh kepala desa Kuta Lengat Selian kecamatan Buket Tusam Aceh Tenggara (agara), tindakan tersebut sangat keterlaluan, Arogan dan gegabah serta penyalahgunaa wewenangnya selaku kepala desa.

"Akar permasalahan sangat sepele, yaitu karena 3 kk ini hanya mengkritisi masalah bantuan benih pertanian dan pertisida dari dinas pertanian, dimana dalam pelaksanaan yang diduga tidak tepat sasaran dan harapan mereka. Langkah yang diambil oleh kepala desa sangat melukai rasa keadilan bagi mereka yang melakukan kritikan, yang idealnya dapat disikapi dengan bijak dan kedewasaan oleh kepala desa, karena tujuan dari kritikan itu adalah merupakan hal yang wajar dari warga selaku control terhadap kinerja aparatur desa untuk kemajuan dan tata kelola pemerintahan desa yang baik, bersih dan tepat guna," ujar Zulfa Zainuddin, S.H.I, Koordinator LBH Banda Aceh Pos Kutacane.

Sebenarnya kritikan tersebut harus diberikan apresiasi yang tinggi kepada warga, bukan sebaliknya mengeluarkan dari desa tersebut. Perbuatan kepala desa tersebut merupakan pembukaman terhadap penduduk yang kritis.

Apa yang telah dilakukan oleh kepala desa, merupakan sangat bertentangan dengan Peraturan pemerintah (PP) Republik Indonesia No 72 tahun 2005 Tentang Desa, dimana dalam pp tersebut mengatur tentang kewajiban kepala desa dalam Pasal 15 (1) poin K, jika terjadi perselisihan dalam bermasyarakat, maka harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat secara kekeluargaan, bukan lamgsung mengeluarkan warganya dari desa tersebut.

Dalam pasal 16 secara umum, bahwa kepala desa dilarang meresahkan kelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga, atau golongan masyarakat lain, dan juga dilarang menyalahgunakan wewenangnya selaku kepala desa.

"Oleh karena itu LBH Banda Aceh Pos Kutacane meminta kepada bupati Agara, jangan hanya berjanji untuk menyelesaikan masalah warga tersebut, karena warga perlu bukti bukan janji, jangan sampai masalah ini terus berlarut dan mengambang, karena warga tersebut sudah jenuh lamanya penyelesaiannya, dan jangan sampai terjadi pembiayaran dari pemerintah, karena untuk mencegah hal-hal yang tidak dinginkan akan terus terjadi didalam masyarakat," ujar nya.