Banda Aceh - Terkait tindakan penangkapan dan penahanan belasan anak punk yang dilancarkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) Aceh, di sejumlah lokasi dalam wilayah Kota Banda Aceh, pada 8-9 Februari lalu, LBH Banda Aceh sangat menyesalkan tindakan ini.

“Satpol PP/ WH itu hanya pelaksana aturan setingkat perda/ qanun, kok bisa-bisanya mereka melakukan penangkapan dan penahanan ? ini jelas  inprosedural dan arogan!”, ujar Zulfikar, SH, Kadiv sipil dan politik LBH Banda Aceh.

"Saat ini, belasan anak punk dan waria kini masih ditahan di Kantor Satpol PP dan WH Aceh, anak-anak punk itu anak-anak masih usia sekolah. Tindakan yang dilakukan oleh satpol PP dan WH  Aceh dengan menangkap dan menahan anak-nak punk dan waria tersebut merupakan bentuk dari arogansi Satpol PP dan WH Aceh. Oleh karenanya tindak tersebut bertentangan dan melawan hukum," kata Zulfikar, S.H.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tidak ada kewenangan untuk melakukan penangkapan apalagi sampai menahan berhari-hari, tindakan tersebut Inprosedural dan melampaui kewenangannya. Di Pasal 4 dalam aturan tersebut, Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda/ Qanun, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Terkait dengan pelaksanaan tugasnya, polisi pamong praja harus benar-benar sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 8 yang menyebukan dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib: a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat. Bukan malah dengan sewenang-wenang melakukan tindakan.

Dalam melakukan penertiban anak punk dimana dominannya adalah anak-anak usia sekolah, untuk itu Polisi Pamong Praja dan WH Aceh harus merunjuk pada undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dimana dalam  Pasal 11 dijelaskan bahwa “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”. Bukan malah melakukan penindakan dengan sewenang-wenang terhadap anak.

Dalam penindakan tersebut, proses menangkap dan menahan anak punk tersebut di Kantor Satpol PP/ WH Aceh, selain bukan kewenangan Pamong Praja, juga bertentangan dengan  pasal 16 ayat 3, dijelaskan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Lanjutnya kemudian, "Atas tindakan ini, Satpol PP/ WH Aceh diduga telah melakukan dua pelanggaran, pertama telah menangkap dan menahan orang dan kedua dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak punk dan waria tidak ada dasar hukumnya. Demi alasan pembinaan, tidak semestinya Satpol PP/ WH Aceh melakukan penahanan apalagi sudah 3 hari lamanya. Jika ingin melakukan pembinaan, mestinya Satpol PP/ WH Aceh bekerjasama dengan instansi terkait lainnya, misal Dinas Sosial, Badan Perlindungan Perempuan dan Anak dan lain-lain".

Oleh karenanya, Satpol PP/ WH Aceh harus menjelaskan melalui surat resmi kepada keluarga mereka, pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh anak-anak punk dan waria yang saat ini mereka tahan. Jika tindakan/ sikap yang dilakukan oleh anak-anak punk dan waria tidak diatur dalam sebuah aturan hukum, maka Satpol PP/ WH Aceh tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan atas mereka. Sehingga demi hukum mereka wajib dibebaskan. Jika tidak, Satpol PP/ WH Aceh dapat digugat ke pengadilan.