Takengon – Terkait keluhan pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tawar Takengon akibat dinaikkannya tarif tagihan air bersih hingga lima kali lipat yang tidak diiringi dengan perbaikan fasilitas yang didapatkan pelanggan.

"Ketidakseimbangan antara pelayanan dan tarif yang diperoleh oleh pelanggan sehingga dikhawatirkan menjadi gejolak sosial di kalangan pelanggan, sebagimana diketahui bahwasanya Kab. Aceh Tengah sangat rentan dengan persoalan air bersih yang sampai sekarang belum juga teratasi dengan baik. Dengan adanya kebijakan menaikkan tarif tagihan, tentunya hal tersebut sangat melukai rasa keadilan, " hal itu di ungkapkan Moch. Ainul Yaqin, S.HI, koordinator LBH Banda Aceh Pos Takengon.

Pihak PDAM Tirta Tawar seharusnya melakukan pembenahan lebih dulu disegala sektor untuk upaya perbaikan fasilitas Air Bersih, daripada menaikkan tarif duluan. Perbaikan fasilitas tentunya harus diiringi dengan niat baik pihak pengelolaan PDAM dan pemerintah setempat.

"Namun jika pihak pengelola PDAM tidak maksimal dalam melakukan upaya perbaikan terhadap keluhan-keluhan pelanggan terkait fasilitas air bersih, maka para pelanggan berpeluang mengajukan gugatan secara perdata apabila merasa dirugikan, dengan mekanisme Gugatan Class Action atau Citizen Law Suit," tambahnya kemudian.

Class Action merupakan prosedur beracara dalam persidangan perdata yang memberikan hak prosedural terhadap satu atau sejumlah kecil orang untuk bertindak sebagai penggugat yang mengatasnamakan dirinya sendiri, sekaligus mengatasnamakan kepentingan puluhan, ratusan, ribuan, ratusan ribu bahkan jutaan orang lainnya yang mengalami penderitaan dan kerugian yang sama dengan yang mewakilinya. Gugatan Class Action merupakan perintah dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 46 ayat 1 huruf b disebutkan “bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama”.

Pengajuan gugatan Class Action dapat berimplikasi kepada pihak pelaku usaha yang terbukti bersalah harus bertanggung jawab membayar ganti kerugian dengan jumlah yang diperuntukkan untuk seluruh penderita/korban dengan cara yang lebih ringkas akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha. Cara pengajuan seperti ini dapat mendorong setiap penanggung jawab usaha/kegiatan (baik swasta atau pemerintah) untuk bertindak ekstra hati-hati.

Gugatan Class Action bisa dilakukan jika ada kerugian material dan non-material, namun jika hal tersebut tidak ada maka tidak bisa dilakukan,  namun masyarakat masih dapat menggunakan gugatan warga negara yaitu Citizen Law Suit, yang mana dalam gugatan ini tidak harus ada kerugian, namun lebih berupaya kepada perubahan kebijakan pihak pelaku usaha (swasta atau pemerintah) untuk memperbaiki fasilitas yang diperoleh rakyat, sehingga ada keseimbangan antara hak dan kewajiban.

"Gugatan tersebut, bertujuan untuk memperbaiki terhadap buruknya pemenuhan fasilitas air bersih di Aceh Tengah, sehingga perbaikan yang dilakukan tidak cenderung asal-asalan, seperti contoh pipa saluran air yang tidak di timbun sehingga mengganggu pengguna jalan. Hal tersebut terlihat di Jl. Pahlawan Bale Atu depan kantor LBH Banda Aceh Pos Takengon, selain itu sambungan pipa juga menggunakan tali karet (ban bekas) tentunya hal tersebut mudah lepas sehinggan menjadikan air terbuang sia-sia," kata Ainul Yaqin.