Tapaktuan - "Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan harus memikir sanksi yang tegas bagi PT Pinang Sejati Utama (PSU). Pasalnya konflik antara masyarakat dengan perusahaan tersebut semakin meluas. Seperti yang diberitakan kemarin Kamis (23/12) akibat jalan tak kunjung diperbaiki masyarakat Manggamat memblokir jalan. Protes yang sama juga pernah terjadi saat awak pada Senin (22/11) lalu, awak Mobil Penumpang (Mopen) trayek Manggamat-Kuta Fajar melakukan mogok massal sebagai bentuk akumulasi kekecewaan mereka terhadap pemerintah karena tak kunjung membangun jalan yang telah hancur akibat setiap hari dilintasi truk pengangkut bijih besi milik PT Pinang Sejati Utama (PT PSU)," Ujar Zul Azmi, S.H, Pjs Koordinator LBH Banda Aceh Pos Tapaktuan.

Jika investasi sudah melahirkan bencana berupa kerusakan fasilitas umum dan lingkungan, maka bagi Pemerintah sudah harus mengambil tindakan tegas berupa  mencabut izin lingkungan. Hal tersebut berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam UU tersebut juga dijelaskan apabila izin lingkungan telah dicabut/dibatalkan maka izin usaha dan atau kegiatan dibatalkan.

"Selain itu dalam UU tersebut juga telah disebutkan kewajiban bagi setiap subyek hukum apabila telah terjadi kerusakan lingkungan yaitu berupa ganti kergugian, tindakan pemulihan dan tindakan pencegahan. Jika kita lihat sebenarnya tuntutan masyarakat terhadap kerusakan jalan akibat dilintasi oleh mobil operasional PT PSU telah berlangsung lama, seharusnya Pemerintah Aceh atau pun Kabupaten dapat menelaah itikad baik dari PT PSU ini. Selain persoalan kerusakan jalan, persoalan lain yang dihadapi oleh masyarakat adalah potensi terganggunya kesehatan warga masyarakat, hal ini disebabkan oleh debu badan jalan," sambungnya Zul Azmi kemudian.

Hak atas atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak bagi setiap orang. Sebagaimna  disebutkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 65 ayat (1) menyebutkan “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia”

Oleh karenanya LBH Banda Aceh Pos Tapaktuan meminta agar PT PSU betul-betul mengimplementasikan aturan perundang-undangan dengan baik. Dan kepada Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan agar merespon cepat aspirasi dari masyarakat agar kegiatan perusahaan tersebut tidak mengganggu lingkungan dan masyarakat luas.