Lhokseumawe - LBH Banda Aceh Pos Lhokseumawe menduga fakta tewasnya tersangka sabu, Munir Amin (30) terjadi akibat kelalaian oknum aparat keamanan. Oknum tersebut tidak menunaikan kewajibannya untuk  bertindak cermat dan hati-hati dalam menggunakan senjata api saat hendak melumpuhkan orang yang diduga pelaku kejahatan. Bagaimanapun juga pemangku penegak hukum tentunya sudah mengetahui bagian-bagian mana saja dari tubuh yang dapat dijadikan sasaran bidikan pelumpuhan. Tetapi oleh karena kelalainyan justru yang terjadi malah terduga  “dimatikan” bukan dilumpuhkan.

Hak Hidup merupakan HAM setiap warga negara. Hak ini tidak dapat dicabut (Non Derogable right). Ketentuan ini berlaku dalam kondisi darurat dan baik orang bahkan negara sekalipun tidak dapat melanggar dan menyimpang dari segala kewajibannya untuk melindungi dan menghormati hak tersebut. Ketentuan ini dapat dijumpai di dalam Pasal 6, UU No 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi International Convention on Civil and Political Rights dan Pasal 9 UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Mesti diketahui oleh setiap aparat keamanan bahwa kepolisian dibentuk berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bertujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat bukan untuk melakukan menghilangkan nyawa sesorang. Polri dituntut agar dapat melaksanakan tugasnya itu dengan tidak mengenyampingkan hak asasi manusia. Hal ini sebagaimana yang terkandung, Pasal 4: ”Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Dalam mencapai tujuan tersebut, di banyak UU tidak ada ketentuan bahwa aparat keamanan  diperbolehkan melakukan pelanggaran hukum secara bebas, melainkan didasarkan terlebih dahulu pada suatu keadaan mendesak. Misal, pelaku bertindak agresif, yakni terindikasi akan melarikan diri atau melawan saat hendak ditangkap dan aparat keamanan terasa terancam yang menyebabkan luka parah atau kematian baginya, penanganannya dengan menggunakan senjata api, tetapi dengan didahului dengan tembakan peringatan. Sebaliknya jika pelaku bertindak aktif, yakni berusaha melepaskan diri atau melarikan diri tanpa menunjukkan upaya menyerang anggota Polri, maka dihadapi dengan kendali tangan kosong keras. Pun demikian, tetap saja pelanggaran dimaksud dilakukan hanya terbatas kepada pelumpuhan bukan yang lain-lainnya, apalagi sampai menghilangkan nyawa orang yang diduga melakukan kejahatan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara (Perkap) RI No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

"LBH Pos Lhoksumawe mendesak Kapolres Lhoksukon serius dalam penegakan hukum.  Penyelidikan mesti dilakukan, khususnya peristiwa meninggalnya Munir Amin akibat ditembak oleh aparat yang katanya hendak melarikan diri saat penyergapan. Apabila perlu Polda Aceh melalui unit pengawas dan penegak disiplinnya ikut turun tangan dan meminta pertanggungjawaban Kapolres Lhoksukon selaku pengambil kebijakan diwilayah hukum setempat beserta pelaku penembakan. Karena peristiwa itu telah membuat masyarakat sekitar trauma dan bertanya-tanya. Apakah memang demikian cara penegakan hukum, maksudnya dengan cara main tembak mati ?," ujar Rahmat Hidayat, S.H, Koordinator LBH Banda Aceh Pos Lhokseumawe.

Proses hukum benar-benar harus dijalankan tanpa memandang bulu. Hal ini untuk menunjukkan equal treatment (hak yang sama) demi tegakkan asas equality before the law (Persamaan dihadapan hukum). Jangan hanya pelaku pembawa sabu saja ditindak secara tegas,  tapi ketika anggotanya yang melakukan kesalahan lolos dari tuntutan hukum. Sebagai organ penting  penegak hukum negara yang termasuk dalam jajaran catur wangsa, Kepolisian harus menunjukkan komitment moral dan hukumnya dalam hal ini.