Langsa - Kekerasan seksual terhadap anak (Statutory rape)  telah menjadi perhatian dunia internasional. Badan-badan PBB,  NGO Internasional dan pemerintah di berbagai Negara telah melahirkan berbagai seruan, rekomendasi, kebijakan dan program untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Diadopsinya Konvensi Hak- hak anak (KHA) oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989 yang merupakan perubahan radikal dalam cara pandang terhadap anak yang semula lebih bersifat karitatif menjadi pendekatan hak, menjadi dasar pijakan bagi gerakan perlindungan anak secara universial.

Negara kita telah mengikatkan diri didalam instrument internasional tersebut dengan meratifikasi melalui Keppres No. 36 tahun 1990 dan Konvensi ILO telah diratifikasi dengan Undang – undang No. 1 tahun 2000. dengan meratifikasi konvensi tersebut berarti kita telah secara sukarela mengikatkan diri secara yuridis (dan politik) dan memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam konvensi tersebut.

"Ironis, bila semua aturan tersebut tercoreng seperti pemberitaan media massa yang terjadi di wilayah Aceh Tamiang tentang Statutory rape terhadap anak yang masih duduk di bangku TK dimana dilakukan oleh pelaku yang seharusnya dihukum dengan Undang-Undang pidana dan perlindungan anak namun kenyataanya selesai dengan hanya menggantikan beberapa peser uang untuk sebuah harga  keperawanan anak yang masih duduk di bangku TK ini," ujar Mardiati, S.H., S.Pd, Koordinator LBH Banda Aceh Pos Langsa.

"Kejahatan seksual terhadap anak“Child abused“merupakan persoalan serius yang selayaknya perlu mendapatkan prioritas perhatian dari semua lapisan masyarakat mengingat anak- anak yang menjadi korban telah direndahkan harkat dan martabatnya serta akan mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan sepanjang hidupnya," sambungnya kemudian.

Berdasarkan uraian diatas, LBH Banda Aceh Pos Langsa menyatakan :

• Mengutuk keras terhadap Tindakan Statutory rape dan ini akan menjadi presedent buruk terhadap generasi selanjutnya bila tidak ditindak lanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.
• Meminta kepada aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dengan langkah yang kongkrit dengan menindak pelaku yang diduga melakukan statutory rape sesuai dengan aturan yang berlaku secara transparan dan seadil-adilnya.(lbh)