Sidang Pertama kuasa hukum tidak di beritahukan

Lhokseumawe - Ke sepuluh Tersangka kasus dugaan perusakan mobil adik Bupati Aceh Utara beserta berkasnya yang telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseukon (13/10) dan telah memberi kuasa kepada Advokat LBH Banda Aceh Pos Lhokseumawe, selasa, 02/11/2010 telah dilaksanakan sidang pertama di Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan agenda pembacaan dakwaan. Namun sungguh di sayangkan dan tak habis pikir, mengapa sidang tersebut tidak di beritahukan kepada kami selaku penasihat hukum. Sementara kepada para terdakwa baru tadi pagi saat mau berlangsungnya persidangan di beritahukan.

Ke sepuluh terdakwa itu adalah Tgk Mahdi Bin Ahmad, M Nur Bin Muhammad, Marudin Bin Usman, M Yusuf Bin Amin, Nurdin Bin Samad, M Yusuf bin Abdullah, Mulyadi Bin Hanafiah, Muhammad Bin Amin Nafi, Rizwan Bin M Ali, dan Saiful Bin Ali. Semua tersangka tercatat sebagai warga Desa Panton Rayeuk Sa, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara.

"Sungguh aneh dengan sikap Jaksa Penuntut Umum yang tidak berkomunikasi dengan kita selaku penasihat hukum tentang jadwal pelaksanaan sidang. Padahal, mereka tentu mengetahui keberadaan Penasihat hukum disamping para terdakwa guna mendampingi dan membela hak-hak para terdakwa saat pemeriksaan di pengadilan sangat di butuhkan. Kemudian, surat kuasa sudah kita lampirkan saat pengajuan surat permohonan berkas perkara ke Kejaksaan (19/10/2010). Apa mereka berpikir pemberitahuan itu tidak penting atau keberadaan penasihat hukum illegal sehingga tidak perlu diberitahukan kepada penasihat hukum ?," ujar Rahmat Hidayat, S.H, sebagai salah satu kuasa hukum tersangka.

Sambungnya kemudian, "Sesuai pasal 54 dan 56 ayat 1 KUHAP bahwa “guna kepetingan pembelaan, tersangka atau terdakwa..” dan “dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau di dakwa melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang di ancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.”

"Maka apabila kita mengacu pada pasal yang didakwakan kepada terdakwa, yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHAP, maka telah jelas, bahwa bantuan hukum ataupun keberadaan Penasihat Hukum bagi terdakwa pada saat pemeriksaan di pengadilan adalah sangat penting dan berarti, Hal mana jika pada saat proses pemeriksaan dilakukan ternyata ada ketidakwajaran dalam melakukan pemeriksaan, maka hak-hak Terdakwa yang dilanggar tersebut akan dapat dicegah dan Terdakwa akan diperlakukan sebagaimana mestinya proses pemeriksaan pengadilan itu dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," ujar Rahmat Hidayat, S.H.

"Tekesan Jaksa yang menjadi penuntut di perkara ini tidak fair dan tidak kooperatif dengan penasihat hukum. Barangkali pada sidang-sidang sebelumnya Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Lhoksukon sudah sering berperilaku demikian sehingga sudah menjadi kebiasaan. Kalau memang benar begitu sungguh bobrok proses penegakan hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon. Kita menduga, hak-hak terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum saat pemeriksaan di pengadilan tidak pernah diperhitungkan sama sekali. Dalam surat dakwaan yang kita terima sebanyak empat berkas kesemuanya ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum, Indra Nuatan,S.H," sesalnya kemudian.

Safwani, SH juga mengatakan, "Kejati Aceh melalui Tim Pengawas Internal perlu memeriksa seluruh jaksa yang menjadi penuntut dalam kasus terkait. Kami juga mengharapkan jaksa yang menuntut para terdakwa memberi klarifikasi secara transparans kepada publik, terdakwa, keluarga terdakwa dan penasihat hukum soal tidak ada pemberitahuan tersebut sebab perbuatan tersebut telah melanggara Hak Asasi Manusia (HAM) para terdakwa karena hak mendapat bantuan hukum merupakan bagian dari HAM.

"Tentang hak terdakwa mendapatkan bantuan hukum merupakan hak asasi sudah sangat jelas di nyatakan dalam Pasal 14 ayat (1), huruf (d) UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM, dan Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2005 Tentang  Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)., yakni  Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentigan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya," tambah Safwani, SH.

Berikutnya, semua orang adalah sama di muka hukum dan tanpa diskriminasi apapun berhak atas perlindungan hukum yang sama (Pasal 7 Deklarasi Universal HAM, Pasal 14 (1) & (3) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Pasal 27 (1) & Pasal 28 D (1) UUD 1945, Pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM).

Penasihat hukum yang sudah siap mendampingi tersangka semuanya berjumlah dua belas orang, diantaranya Afridal Darmi, SH, LL.M, Kamaruddin, S.H., Syafruddin,S.H, Hospinovizal Sabri, S.H., Mustiqal Syah Putra, S.H., Husniati, S.H., Zulfikar, S.H., Rahmad Hidayat, S.H , Mardiati, S.H, Syahminan Zakaria, S.HI, Mohd Alhamda, S.HI , Safwani,S.H.(lbh).