Terkait DPO-kan Manejer PT Runding oleh Polisi
Tapaktuan - LBH Banda Aceh Pos Tapaktuan menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian Polres Aceh Singkil atas ketegasannya dalam penegakan hukum. Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, Polisi DPO-kan Manejer PT Runding. Ketegasan ini merupakan salah satu wujud penegakan hukum yang tidak pandang bulu (Equlity befor the Law).

Atas ketegasan ini semoga menjadi tindakan preventif bagi perusahaan-perusahaan yang selama ini “nakal” dengan secara diam-diam telah merambah kawasan hutan. Tidak hanya itu, berdasarkan investigasi kami, selama ini kehadiran perusahaan perkebunan telah banyak menuai masalah baik perambahan hutan, sengketa lahan dengan masyarakat maupun kerusakan lingkungan.

"Menurut pemantauan kami, sebenarnya sengketa lahan antara PT Runding Putra Persada dengan masyarakat telah terjadi sejak tahun 2008 mencuat ke permukaan. Meskipun masyarakat telah memiliki alas hak yang jelas yaitu berupa sertifikat, namun anehnya perusahaan juga mendapatkan HGU di areal yang sama. Akibat dari sengketa ini beberapa warga yang merupakan penduduk sekitar perusahaan tidak nyaman dalam mencari nafkah dan melakukan aktivitas sehari-hari karena sengketa yang tak berujung selesai. Bahkan ada masyarakat yang dikriminalkan karena ekses persoalan sengketa lahan dengan perusahaan," ujar Zul Azmi, SH, staff LBH Banda Aceh Pos Tapaktuan.

Tindakan dengan memasukkan manejer PT Runding sebagai DPO oleh Kepolisian Resort Aceh Singkil itu sudah tepat, sebab tindakan PT Runding selain bertentangan dengan KUHP juga telah pula melanggar pasal 50 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Oleh karenanya LBH menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada kepolisian Resort Aceh Singkil sebab telah melaksanakan tugas dengan baik, sesuai dengan pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.