LBH Kecam Aksi Premanisme dan Desak Walikota Subulussalam agar Arif dalam Melihat Masalah
Tapaktuan - LBH Banda Aceh Pos Tapaktuan mengecam keras aksi premanisme yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap aktivis Kota Sebulussalam Zulyadin yang juga sebagai ketua Komunitas Muda Subulussalam (KMAS). Penganiayaan terhadap korban ini merupakan sebuah contoh nyata orang-orang yang tidak taat hukum. “Jika memang korban dianggap telah melakukan penghinaan terhadap Walikota Subulussalam tentunya mereka dapat melaporkan hal itu kepada aparat penegak hukum, bukan dengan main hakim sendiri (eigenrichting)” ujar Zul Azmi, staff LBH Banda Aceh Pos Tapaktuan

"Oleh karena itu kami meminta kepada aparat kepolisian agar mengusut tuntas kasus tersebut. Dikatakannya, kasus ini jika tidak ditanggapi serius oleh Kepolisian tentunya akan menjadi bumerang di kemudian hari, sebab tidak tertutup kemungkinan akan terulang kembali yang dilakukan oleh orang lain," sambungnya kemudian.

Dikatakannya juga," Selain itu kasus penganiayaan terhadap ini akan menjadi ancaman bagi ruang demokrasi di Kota Subulussalam. Sebab, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Zulyadin dalam forum koordinasi antar elemen masyarakat merupakan salah satu bentuk eksplorasi masyarakat bawah dan merupakan bagian daripada kritikan terhadap lemahnya Pemerintah Kota Subulussalam dalam pemberantasan judi dan togel. “Walikota sendiri tidak pernah akan tahu bisa saja masyarakat arus bawah lebih lainnya lebih “pedas” lagi ketika memberikan kritikan” Oleh karenanya menurut kami Walikota Subulussalam harus dapat menerima keadaan tersebut dengan ikhlas dan tidak perlu memperbesarkan hal itu dengan membuat pengaduan kepada polisi. Apalagi hal itu baru sebatas indikasi penghinaan ringan."

Kepada aparat Polsek Simpang Kiri yang telah menerima pengaduan kami meminta agar tidak melanjuti perkara ini sebab perkara ini merupakan delik aduan, bukan delik umum yang perkaranya dapat dilaporkan oleh orang lain.

LBH Banda Aceh Pos Tapaktuan mengingatkan kepada Walikota Subulussalam agar nuansa demokrasi yang telah terbangun di Kota Subulussalam jangan sampai dicederai. Sebab masyarakat juga punya hak, peran dan dapat ikut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal ini sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 44 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.