Tapaktuan - Dugaan pengancaman yang dilakukan oleh Bupati Darmili terhadap sejumlah wartawan yang meliput aksi demo Kammpus (Kesatuan Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Simeuleue) pada jumat dan sabtu (16-17/09) adalah bentuk pelanggaran hokum dan pelecehan terhadap profesi Jurnalis.

Koordinator LBH Banda Aceh Pos Tapaktuan, Syahminan Zakaria, SHI mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh Bupati Simeulue. Seharusnya Bupati Simeuleu bisa memahami kerja-kerja insan pers yang dilindungi oleh Undang-undang dan bisa menjadikan wartawan sebagai mitra kerja pemerintah.

“ Apa yang dilakukan oleh Bupati Darmili dan pendukungnya dengan menjemput dan mengarahkan wartawan Metro TV dan Media Online untuk memuat berita-berita yang baik-baik saja serta ucapan “kalau tidak mengangkat berita baik-baik tentang simelue, lebih baik tak ada di simeulue” adalah bentuk intervensi dan ancaman terhadap kerja-kerja jurnalis dan ini jelas-jelas bertentangan dengan UU Pers No. 40 tahun 1999 terutama pasal 4 ayat 2 yang isinya bahwa Pers Nasional tidak dikenakan Penyensoran, Pembredelan atau pelarangan penyiaran” Ujar Syahminan Zakaria, S.HI, koordinator LBH Banda aceh Pos Tapaktuan.

Dalam ketentuan umum UU Pers No. 40 Tahun 1999 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penyensoran adalah Penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.

“Intervensi yang dilakukan oleh Bupati Simeuleu terhadap jurnalis merupakan pola lama yang biasa di praktekkan pada masa orde baru dan sangat bertentangan dengan semangat reformasi dan transparansi birokrasi yang sekarang tengah gencarnya dilakukan oleh Pemerintah” lanjut Syahminan Zakaria, S.HI.

Selain itu, LBH Banda Aceh Pos Tapaktuan juga meminta Kepolisian Resort (Polres) Simeuleu untuk dapat menindak lanjuti pengaduan yang dilaporkan oleh wartawan Metro TV dan Media Online terkait dugaan ancaman yang dilakukan oleh Bupati Simeulu. Hal ini sangat penting, mengingat tugas-tugas jurnalistik dilindungi oleh undang-undang dan adanya rasa nyaman bagi wartawan dalam melakukan fungsinya sebagai alat control social dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara.