Terkait Pernyataan Kasi Penkum/Humas Kejati Aceh.
KEJATI Aceh Tidak Profesional Dalam Menangani Perkara Pemerasan di Calang

Banda Aceh - Terkait pernyataan kasi Penkum/Humas Kajati Aceh yang menyampaikan bahwa “tim kejati baru akan mengusut kasus jika jaksa mengakui” adalah sesuatu pernyataan yang sangat tidak masuk akal sehat, dan mengambarkan bahwa pihak kejati gagap dalam melakukan tindakan dan lebih berorientasi untuk menyelamatkan korp kejaksaan dari pada melakukan tindakan pengusutan untuk penyelesaian kasus pemerasan yang dilakukan oleh jaksa di kejari Calang terhadap masyarakat, dalam catatan kita tidak ada satu pencuri pun di dunia akan mengaku kesalahan secara terbuka kepada publik atas apa yang dilakukan, maka pernyataan kasi penkum/humas mengungkapkan kasus baru bisa diusut setelah ada pengakuan sangat mengambarkan bahwa pihak kejati tidak profesional dalam melakukan kerja-kerja dalam penegakan hukum.

Padahal, pengusutan kasus tindakan pemerasan yang dilakukan oleh Jaksa di Calang harus segera direspon dengan membentuk tim independent oleh Kejaksaan yang didalamnya terdiri dari jaksa pengawas dan pihak lainnya terutama tim dari pengawasan kejaksaan agung, sebab tindakan pemerasan ini dilakukan secara terbuka dan saksi pun telah bersedia menggungkapkan fakta yang terjadi, akumulasi pengungkapan masyarakat terhadap aksi pemerasan oleh jaksa ini merupakan sesuatu yang sangat baik dalam proses penegakan hukum yang selama ini kerap terjadi atas kasus yang ditangani oleh pihak jaksa di seluruh Aceh.

Hasil monitoring yang dilakukan oleh Gerakan Respon Hukum Cepat (GRHC) yang terdiri dari GeRAK Aceh, LBH dan Kontras Aceh menemukan fakta bahwa pengakuan masyarakat atas kasus pemerasan yang dilakukan oleh kejaksaan saat ini sudah sangat sering terjadi Aceh, buktinya untuk tahun 2010 sudah terjadi dua kasus besar yaitu kasus pemerasan kasus yayasan tarbiyah dan kasus pemerasan masyarakat di kajari calang, atas fenomena dua kasus ini menunjukan bukti bahwa di Aceh saat ini bergentayangan jaksa-jaksa nakal dalam penanganan kasus tindak pidana baik kasus korupsi, maupun kasus kriminal lainya.

Tingginya aksi pemerasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap masyarakat mengambarkan bahwa proses penegakan hukum di Aceh belum berjalan secara baik, indikator ini menjadi gambaran bahwa aparat penegakan hukum masih belum memahami secara general terkait dengan upaya reformasi atas kejaksaan yang dilakukan sejak tahun 2003, fenomena pemerasan terhadap para tersangka yang disangkakan baik atas kasus tindak pidana korupsi maupun kasus kriminal sudah sangat sering terjadi dan bahkan bukan rahasia umum, akan tetapi hingga saat ini di Aceh tidak ada satupun jaksa nakal yang berhasil disidik oleh jaksa pengawas, hal ini yang menimbulkan tanda tanya besar bahwa pembelaan korp kejaksaan lebih ketara dari pada penyelesaian kasus.

Pada hal jika merujuk atas kasus yang terjadi di Calang, pihak kejaksaan sudah sepantasnya melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka jaksa pemeras, dengan melakukan pemanggilan kebanda Aceh dan membentuk tim penyusutan serta bukan hanya menunggu adanya pengakuan dulu baru kasus diselidiki, dan ini yang membuat tanda tanya dan cukup aneh bahwa kerja-kerja kejaksaan secara tersirat bahwa menggambarkan kondisi ditubuh kejasaan tidak profesional dan atas apa yang terjadi hari ini sudah sepantasnya kepala kejaksaan tinggi menonaktifkan jaksa pemeras, dan juga menganti posisi humas kejati dengan pihak yang lain yang lebih profesional, sebab atas apa yang disampikan oleh humas tersebut telah menjadi presenden buruk dan mrendahkan citra aparat penegakan hukum di Aceh.

Aliansi Sipil Peduli Hukum Dirikan Posko

Menanggapi tingginya angka pemerasan yang dilakukan oleh jaksa di Aceh, maka pada tahun ini GRHC membuka posko untuk menerima pengaduan masyarakat terkait kasus pemerasan yang dilakukan oleh jaksa nakal, posko pemantauan anti aparat busuk (aparat korup, aparat pemeras, aparat pelaku kekerasan) saat ini sudah menyediakan 15 orang investigasi dan 9 pengacara yang akan menampung dan mendampingi masyarakat yang melaporkan kasus pemerasan yang dilakukan oleh oknum jaksa, polisi dan pihak lainya.

Saat ini posko pelaporan terdiri atas kantor masing-masing dan berpusat di LBH Banda Aceh,  output kenapa posko ini didirikan adalah untuk mewujudkan dinamika penegakan hukum yang profesional dan proforsional dengan menjunjung tinggi dan menghormati HAM, gerakan ini digagas karena kealpaan dan minimnya intervensi kekuasaan menyelesaikan masaalah sengkarut penegakan hukum di Aceh.

Sikap GeRAK, LBH dan Kontras

Mendesak Komisi Kejaksaan untuk melakukan penuntasan atas kasus pemerasan yang dilakukan oleh jaksa nakal diwilayah calang terhadap masyarakat, penuntasan kasus ini sangat penting dilakukan untuk menjaga wibawa dan citra aparat hukum dalam kerja-kerja yang profesional dan proporsional di wilayah hukum aceh dan indonesia.

Mendesak Kejati untuk menoaktifkan jaksa yang terlibat pemerasan dan mengganti posisi humas kajati yang dianggap tidak koorperatif dan asal ngomong, pergatian dan penongaktifan jaksa ini akan sangat membawa pengarus yang luar biasa atas kepercayaan publik terhadap kerja-kerja aparat hukum khususnya kejaksaan tinggi aceh di mata publik.

Meminta kepada seluruh masyarakat untuk dapat melaporkan setiap kasus pemerasan yang dilakukan oleh aparat hukum dalam kerja-kerja sehari-hari, respon masyarakat dalam melaporkan indikasi pemerasan ini akan sangat membantu kerja-kerja reformasi kejaksaan di indonesia.

Demikian Siaran Pers Bersama yang dikeluarkan jum'at (05/08/201) oleh Hendra Fadlhi, SH (Kontras Aceh), Hospi Novizal Sabri, SH (LBH Banda Aceh) dan  Askhalani, SHI (Gerak Aceh).