Nagan Raya–Akibat oknum Brimob yang menembak warga hingga menyebabkan wilayah Nagan Raya rusuh, seluruh delegasi perdamaian dari aparat desa meminta pelaku dihukum tegas. Bahkan jika perlu dipecat saja, lantaran sudah bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat.

Hal ini tercipta dalam dialog dilakukan digedung DPRD Kabupaten (DPRK) Nagan Raya. Selama Beberapa jam, pertemuan tersebut diharidi unsur masyarakat, Perusahaan, Yudikatif, Legislatif, dan Eksekutif membuahkan komitmen beberapa poin kesepakatan untuk penuntasan permasalahan dengan jalur bijaksana.

“Kami meminta pihak perusahan berlaku bijaksana dengan bertanggungjawab terhadap insiden penembakan tersebut,” Kata Budi, salah seorang perwakilan masyarakat.

Detailnya, masyarakat meminta perusahaan membiaya pengobatan Muhib Dani (19), korban penembakan. Karena berdasarkan informasi dari pihak medis, peluru tersebut mengenai tulang kaki korban, Urainya.
Selain itu dalam forum, kalangan masyarakat juga memaparkan jika mereka kecewa terhadap PT Asra.

Pasalnya lahan yang pernah digarap oleh warga diambil paksa, namun ganti ruginya belum terealisasi.
Mendapat desakan demikian, Humas Asra, M. Basri Hasan mengaku berbagai permintaan masayarakat akan disikapi secara bijaksana.

Tetapi segala kebijakan pada perusahan bukan berada ditangan mereka, karena hanya sebatas pihak manajeman di daerah. “Permintaan masyarakat akan kita layangkan ke kantor pusat di Jakarta, agar dapat ditanggapi dan hasil tanggapan akan kita kabarkan kepada masyarakat nanti,” Katanya.

Sedangkan realisasi gantirugi tanah garapan masyarakat telah ditanggapi oleh perusahan, dan kini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) telah membentuk tim penuntasan masalah tanah. “Jadi kita tunggu data inventaris dari mereka, baru pembayaran ganti rugi dilakukan,”Jelasnya.

Ketua DPRK Nagan Raya, Samsuardi, menyikapi hal ini meminta masyarakat dapat menahan diri, jangan terpancing untuk melakukan hal anarkis. Sebab, jika ada tindakan demikian yang rugi adalah diri kita sendiri “Kabupaten Nagan Raya,” Katanya.

Biaya pengobatan Korban Penembakan, akan ditanggulangi, jadi tidak perlu khawatir. Terkait penuntasan masalah penembakan, biarlah proses hukum yang menentukan, hukuman apa yang akan diberikan kepada pelaku penembakan, Pinta Ketua DPRK.

-Tindak Tegas
Menyikapi insiden penembakan sipil dilakukan oleh oknum brimob, pada beberapa hari lalu. Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Pos Meulaboh, meminta pihak kepolisian untuk menindak tegas pelaku penembakan.

Sebab, Kata Chairul Azmi, SH, Koordinator LBH Banda Aceh Pos Meulaboh, sangat jelas tugas pokok Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU No 2 Thn 2002 Tentang Polri adalah sebagai penyelenggara pemeliharaan keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat.

“Polisi selaku penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,” Tegasnya. Jadi pelaksanaan wewenang tersebut tidak terlepas dari menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

Namun insiden penembakan seorang sipil di Kabupaten Nagan Raya, memang akibat ulah oknum Brimob yang bertugas melakukan pengamanan terhadap PT. Surya Panen Subur (SPS) yang dikenal PT. Asra dilingkungan masyarakat.

”Jelas tindakan itu melanggar Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor : 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Jadi Kapolda Perlu mengambil tindakan tegas dan juga meminta Komnas HAM untuk mengusut tuntas,” papar Chairul Azmi, mengaku kecewa.(den)

Rakyat Aceh Selasa, 27 April 2010 | 09:57