* Di Aceh Jaya, 1.394 Korban Tsunami belum Dapat Rumah

MEULABOH - Aksi mogok makan yang dilakukan aktivis mahasiswa di Aceh Barat sejak Sabtu pekan lalu berakhir tadi malam sehubungan makin banyaknya ‘pahlawan rumah tsunami’ itu yang bertumbangan. Koordinator Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Meulaboh, M Alhamda SHI menyarankan korban tsunami untuk melakukan gugatan class action kepada negara dalam hal ini Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

Seperti diberitakan, aksi mogok makan yang dilakukan oleh aktivis mahasiswa yang menamakan diri Solidaritas Mahasiswa Bela Pendidikan (Sombep) Aceh Barat, berlangsung sejak Sabtu 16 Januari 2010. Namun tadi malam, Rabu (20/1), aksi itu terpaksa diakhiri karena semakin banyak peserta mogok yang bertumbangan sehingga harus ditangani secara medis.

Ketua Umum Sombep Aceh Barat, Chaidir Azhar kepada Serambi tadi malam melaporkan, aksi mogok makan sebagai bentuk solidaritas mahasiswa terhadap korban tsunami yang belum mendapatkan rumah terpaksa diakhiri mengingat kondisi kesehatan peserta kian memburuk. “Kita mengakhiri mogok makan bukan karena ada apa-apanya, tapi kondisi kesehatan kawan-kawan yang semakin melemah, kita khawatirkan jika diteruskan akan semakin memburuk. Aksi akan dilanjutkan lagi jika kondisi kesehatan kawan-kawan sudah memungkinkan,” kata Chaidir.

Mengenai kapan aksi lanjutan dilakukan, ia belum bisa memastikan mengingat ada beberapa hal yang harus diperhatikan guna menghindari jatuhnya korban. Sejauh ini tiga rekan mereka yang melakukan mogok terpaksa diinfus dan seorang lainnya pingsan. Semua rekan-rekan mahasiswa yang pingsan dan sakit telah dipulangkan ke keluarga masing-masing.

Class action
Koordinator Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Meulaboh, M Alhamda SHI kepada Serambi mengatakan, terkait masih banyaknya korban tsunami di Aceh Barat yang belum mendapatkan rumah bantuan, pihaknya menyarankan kepada para korban untuk melakukan gugatan class action kepada negara, dalam hal ini Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

Sebab, kata Alhamda, hingga memasuki tahun keenam pascatsunami, pemerintah belum melaksanakan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu hak perumahan bagi korban tsunami di Aceh Barat. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menyampaikan janji-janji untuk memenuhi hak perumahan bagi korban tsunami tetapi realisasinya hingga kini tetap tidak ada. “Siapa yang bisa menjamin kalau janji Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk membangun perumahan bagi korban tsunami di wilayah ini bisa terwujud dalam tahun ini,” katanya.

Alhamda juga menyesalkan sikap pihak Kesbangpolinmas Aceh Barat yang mengeluarkan penyataan aksi mogok makan mahasiswa hanya mencari sensasi belaka. Seharusnya lembaga pemerintah tersebut memberikan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat, termasuk korban tsunami. “Harusnya semua merasa terpanggil dan peduli. Kalau tak mampu membantu, jangan ngomong macam-macam,” kata Alhamda dibenarkan seorang warga lainnya.

Aceh Jaya
Permasalahan rumah untuk korban tsunami, ternyata bukan hanya dihadapi oleh masyarakat Aceh Barat, melainkan juga di Aceh Jaya. Di Kabupaten Aceh Jaya, sebagai salah satu kawasan paling hancur diterjang tsunami lima tahun lalu, sebanyak 1.394 korban belum dibangun rumah meski sudah pernah didata oleh BRR NAD-Nias dan sudah dilakukan verifikasi bahwa mereka berhak mendapatkan bantuan.

Wakil Bupati Aceh Jaya, Zamzami A Rani kepada Serambi, Rabu (20/1) mengungkapkan, korban tsunami di Aceh Jaya yang belum mendapatkan rumah juga masih banyak sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. “Bantuan untuk mereka sudah kita usulkan ke Bappenas melalui BKRA,” kata Zamzami.

Jumlah 1.394 orang itu, menurut Zamzami merupakan hasil pendataan BRR NAD-Nias dan sudah dilakukan verifikasi oleh tim terpadu yang menjelaskan bahwa benar mereka korban tsunami yang belum mendapatkan rumah karena berakhirnya masa tugas BRR NAD-Nias di Aceh. “Kita berharap agar nasib mereka juga diperhatikan,” ujar Zamzami.

Rumah ganda dan telantar
Wabup Aceh Jaya juga menginformasikan sebanyak 40 unit rumah bantuan BRR NAD-Nias di Kecamatan Jaya belum bisa dihuni karena rekanan tak menyelesaikan pekerjaannya. “Akibat telantar, semua rumah terancam hancur. Kita juga meminta lembaga yang melanjutkan tugsa-tugas BRR memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi korban tsunami agar tidak memunculkan gejolak sosial,” kata Wabup Aceh Jaya.

Mengenai kepemilikan rumah ganda, Wabup Aceh Jaya mengakui kasus itu juga ada di wilayahnya. Rumah itu rata-rata dibangun pada lokasi tanah pribadi penerima, sehingga dalam menertibkan agak sulit. Namun ia mengaku tidak tahu berapa jumlah rumah ganda, sebab tim verifikasi yang turun beberapa waktu lalu hanya melakukan verifikasi warga yang belum mendapatkan rumah.(edi/riz)