* KontraS Aceh Beri Apresiasi kepada TNI

BANDA ACEH - Sertu Asral (45), mantan anggota Koramil di jajaran Kodim Aceh Selatan, yang menjadi terdakwa dalam kasus desersi dan kemudian bergabung dengan kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM), akhirnya bisa kembali menghirup udara bebas, setelah majelis hakim Pengadilan Militer (Dilmil) I-01 Banda Aceh, melepaskan dirinya dari segala tuntutan pidana.

Majelis hakim yang diketuai Letkol CHK Gatot Sulistio SH, didampingi dua hakim anggota, Mayor CHK M Djundan SH dan Mayor CHK Koat Farma SH, dalam amar putusan yang dibacakan secara bergiliran pada persidangan yang berlangsung, Rabu (23/12) kemarin, berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana desersi dan bergabung dengan GAM dan menyerahkan senjata api kepada musuh.

Namun, atas pertimbangan Keppres No.22 Tahun 2005 tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi kepada setiap orang yang terlibat GAM, maka terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan tersebut. “Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan pidana, dengan membebaskan terdakwa dari tahanan sementara dan membebankan biaya perkara sebesar Rp 7.500 kepada negara,” ungkap majelis hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum itu.

Asral yang didampingi empat panasihat hukumnya, masing-masing Kamaruddin SH, Hospi Nurzabri SH dari sipil dan Mayor CHK Desraymound SH dan Letda CHK Wiwit Ariyanto SH dari militer, terlihat serius mendengarkan amar putusan tersebut. Dan setelah berkonsultasi dengan para penasihat hukumnya, terdakwa menyatakan menerima putusan tersebut.

Sedangkan pihak Oditur Militer (Odmil) I-01 Banda Aceh, Kapten SUS Ojahan Silalahi SH, mengatakan pikir-pikir dulu atas putusan tersebut. “Kami masih pikir-pikir dulu atas putusan tersebut, apakah akan menempuh upaya selanjutnya,” kata Ojahan. Sebelumnya Asral dituntut 10 tahun penjara dan dipotong masa tahanan yang telah dijalaninya. Oditur menuntut terdakwa dengan dua pasal. Pertama, Pasal 87 jo Pasal 88 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tentang desertir yang menyerahkan senjata kepada musuh. Kedua, Pasal 148 KUHPM, tentang desertir yang membawa lari senjata yang dipercayakan kepadanya. “Ancaman dari kedua Pasal ini masing-masing lima tahun penjara,” kata Oditur.

Sedangkan majelis hakim, dalam amar putusannya mengacu pada Pasal 89 Ayat 1 KUHPM, yaitu membelot ke musuh dengan membawa senjata. Selain itu juga mengacu pada Pasal Undang-undang (UU) darurat Nomor 12 tahun 1951, yakni menyerahkan senjata kepada musuh.  Artinya, majelis hakim berpendapat sesuai Keppres No.22 Tahun 2005 tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi kepada setiap orang yang terlibat GAM, maka terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan itu. Setelah memperoleh putusan dari majelis hakim Pengadilan Militer pada Rabu kemarin, Asral langsung dibebaskan dari tahanan sementara yang sedang dijalaninya.

Beri apresiasi
Sementara itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, melalui siaran pers yang diterima Serambi, Rabu (23/12), juga mengungkapkan apresiasi terhadap TNI atas pemecatan 43 anggota TNI secara tidak hormat sepanjang tahun 2006-2009 karena terlibat penyalahgunaan psikotropika, pencurian dan desersi.

“Ini menunjukkan institusi TNI Kodam IM tegas dan konsisten dalam menegakkan disiplin agar mereka senantiasa memegang teguh nilai-nilai seorang prajurit. Namun, KontraS Aceh juga menilai bahwa pemecatan tersebut belum mencakup seluruh penyimpangan yang terjadi di dalam tubuh TNI dalam menjalankan tugas dan fungsi di Aceh, sesuai dengan regulasi yang ada demi menjaga perdamaian Aceh,” tulis Koordinator, Badan Pekerja KontraS Aceh, Hendra Fadli SH dalam siaran pers tersebut.

Dikatakan, dalam tiga tahun terakhir (2007-2009), KontraS Aceh mencatat sebanyak 19 kasus kekerasan terhadap masyarakat sipil dan beberapa pelanggaran kewenangan lainnya yang dilakukan TNI. Di antaranya penangkapan, penyiksaan, intervensi terhadap proses hukum, pelanggaran kewenangan dalam pemilu 2009 di Aceh, serta pengerahan pasukan dengan membentuk pos-pos militer di luar Komando Teritorial.

Untuk mewujudkan TNI yang kuat dan profesional, maka ke depan KontraS Aceh akan terus melakukan pemantauan terhadap kiprah TNI di Aceh sekaligus memberikan kritik yang konstruktif jika ditemukan adanya tindakan-tindakan TNI yang diduga kuat menyimpang dari tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dan perundang-undangan yang berlaku.(tz/sal)