Pemda Aceh Barat Dinilai Permainkan Syariat Islam
Senin, 2 November 2009 14:30:22 - oleh : admin

Banda Aceh - Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh Barat dinilai telah mempermainkan Syariat Islam, padahal Beberapa waktu lalu, untuk mendukung Penerapan syariat Islam telah mendeklarasikan Bupati Aceh Barat Sebagai daerah Tauhid-Tasawuf. Namun kenyataannya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat belum mampu mengimplimentasikan syari'at Islam secara Kaffah dalam menajalankan roda pemerintahan.

Penilaian tersebut disampaikan Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) Aceh Barat yang menyebutkan, pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Kabupaten Aceh Barat masih sarat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan hal tersebut bertentangan dengan Syariat Islam.

GERAK Aceh, KOBAR GB Aceh Barat, ASoH Meulaboh, LKPPA, GSF, Yayasan Papan, Suling Hutan, LBH Banda Aceh Pos Meulaboh dan Flower Aceh yang tergabung dalam JMS Aceh Barat menyebutkan, berdasarkan temuan BPK RI dan juga hasil pemantauan yang dilakukan oleh Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) Aceh Barat, proses penetapan pemenang proyek di Kabupaten Aceh Barat, Terdapat sejumlah Penyimpangan dan berpotensi merugikan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2008. "Monitoring dan Investigasi dilaksanakan atas proses lelang di Dinas Perikanan dan Kelautan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat," ujar Koordinator GERAK Aceh Barat, Mulyadi mewakil JMS Aceh Barat, Minggu (1 / 11) malam.

Mulyadi menyebutkan, ada beberapa pemenang tender Tahun Anggaran 2008 yang dimenangkan dalam penawaran tersebut bukan penawar yang lulus dengan harga terendah, Sehingga menyebabkan munculnya potensi Kerugian keuangan daerah dan hal tersebut bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003. "Akibat adanya permainan dalam Penentuan pemenang proyek, berdasarkan hasil pantuan JMS Aceh Barat banyak proyek bangunan di Aceh Barat yang di bangun tidak Berkwalitas, Dibangun asal jadi, Sehingga masyarakat sangat dirugikan dengan kasus ini," Sebut Mulyadi.

Menurut Mulyadi, kasus-kasus Penyimpangan pemenang tender berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI dan hasil monitoring dan Investigasi JMS Aceh Barat di Dinas Kelautan dan Perikananan Aceh Barat antara lain, Proyek Pembangunan Kios Dan Balai Pertemuan Nelayan Tahun Anggaran 2008, Pembangunan Fasilitas Tambat Labuh Tahun Anggaran 2008, Lanjutan Pembangunan Kolam Perikanan, Pembibitan Dan Bak Sarana Penunjang Di Kecamatan Pantee Ceureumen Tahun Anggaran 2008, Rehabilitasi Gedung Kantor Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2008 serta Proses Tender Pada Dinas Pertambangan Energi Dan Pemasangan Paket Proyek Listrik Keluarga Miskin Sumber Dana Otsus Tahun 2009. [003]

           

  ADVERTISEMENTS

Banda Aceh Lainya...

Jajak Pendapat

Tampilan dan Isi Website Ini

 

Buku Aceh

Tawaran Model Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Aceh
MELAWAN PENGINGKARAN
Index Buku terbitan kontraS

Buku Tahunan

Laporan Tahunan Perkembangan Hukum Dan Ham Di Aceh Tahun 2006
BUKU TAHUNAN

Laporan Tahunan Potret Buram Pemenuhan Hak Bantuan Hukum Aceh 2007
BUKU TAHUNAN

Index Buku Terbitan LBH Banda Aceh
 

Laporan Tahunan "Suara Korban Yang Terabaikan" Perkembangan Hukum dan HAM Aceh Tahun 2008
BUKU TAHUNAN

Index Buku Terbitan LBH Banda Aceh
 

Rancangan Qanun

Rancangan Qanun Aceh Tentang Pertanahan
RAQAN
Index Buku terbitan LBH ACEH

Mitra

layanan SMS

LBH Aceh

Cafod

Info

Lagi, Koordinator LSM Jang Ko Penuhi Panggilan Penyidik...

Takengon - Hamdani dan Idrus Sahputra selaku Koordinator I dan II Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Anti Korupsi-Gayo (LSM Jang-Ko) kembali memenuhi panggilan penyidik Polres Aceh Tengah pada hari Selasa 03 Agustus 2010 untuk di mintai keterangan kembali selaku tersangka dalam perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (pasal 310 dan 311 KUHPidana) terhadap...

Selengkapanya »

Gubernur Harus Evaluasi Menyeluruh Program JKA

Banda Aceh - Terkait dengan pemberitaan di media massa tentang masyarakat miskin yang jadi pasien di Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh, Aceh Barat yang menggunakan fasilitas Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) harus mengeluarkan uang sebesar Rp 300.000; untuk membeli obat dari dokter yang akan mengoperasi. Program JKA.....

Selengkapanya »

Tindak Tegas Oknum Jaksa Yang Melakukan Pemerasan

Banda Aceh - Terkait pemberitaan tentang pemerasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap saksi dalam kasus korupsi proyek pembibitan sapi Brahman Cross di desa Padang Lageun, kecamatan Setia Bakti, Aceh Jaya. Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh meminta kepada pihak Kejaksaan Tinggi Aceh dan Kejaksaan Agung melalui bagian pengawasan di instusi kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan ......

Selengkapanya »

Buka Pendidikan Ilegal, Bisa Diancam 10 Tahun Penjara

Meulaboh - Koordinator Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Meulaboh, Chairul Azmi SH mengungkapkan, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sudah jelas diatur bahwa bagi penyelenggara pendidikan yang didirikan tanpa izin, maka dapat dipidana penjara paling lama 10.........

Selengkapanya »

DUKUNG KPK

INFO PUSTAKA


KETIKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN MENYIMPANG (Mal Administrasi di Bidang Pertanahan)

Buku ini membahas masalah pelayanan administrasi pertanahan ole pemerintah. Fokus pembahasan terletak pada praktek mal administrasi dalam pelayanan pengurusan pertanahan.
Selengkapanya »

Prinsip-Prinsip REFORMA AGRARIA Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat

Berisi bunga rampai mengenai gambaran mengenai problem agraria di tingkat lokal dan nasional, serta masalah konsepsi reforma agraria.
Selengkapanya »

INSTRUMEN INTERNASIONAL POKOK
HAK ASASI MANUSIA

Buku ini memuat hampir semua instrumen utama hak-hak asasi manusia (HAM) dunia. Mulai dari deklarasi, instrumen tambahan yang terkait dan mengikat sampai sejumlah deklarasi yang tidak mengikat lainnya...
Selengkapanya »

ETIKA POLITIK
(Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern)

Dalam delapan belas bab buku ini Dr. Franz Magnis-Suseno membahas masalah-masalah metode, legitimasi, hukum dan negara, positivisme hukum, hak asasi manusia dan kebebasan suara hati......
Selengkapanya »