Realisasikan Kebutuhan Rumah Korban Tsunami | YLBHI

Meulaboh – Berdasarkan UU, Pemarintah dituntut harus mampu memenuhi hak sekitar seribu lebih korban tsunami asal Kabupaten Aceh Barat belum mendapatkan rumah. Demikian penuturan Koordinator LBH Banda Aceh Pos Meulaboh, M. Alhamda SH, kemarin kepada koran ini.

Data BRR NAD Nias, kata Alhamda, adopsi peraturan BRR Nomor III/ PER/BP-BRR/I/2007 dan Nomor V/PER/BP-BRR/I/2007 hingga merekomendasi sebanyak 1.569 kepala keluarga (KK) masuk kategori BSBT dan rekontruksi di Aceh Barat belum menerima hak mereka selaku korban
bencana tsunami.

“Dari data ribuan korban bencana itu, memang sangat terlihat mereka sebagai kelompok masyarakat korban valid dengan kondisi ekonomi lemah dan sangat membutuhkan bantuan tersebut,” jelas Alhamda.
Dasar UU Nomor 11 tahun 2005 tentang hak ekonomi lemah, sosial dan budaya pasal 11, ayat satu berbunyi, “Negara menjamin perwujudan atas standar kehidupan layak baginya dan keluarganya, termaksud hak perumahan,” detail Alhamda.

Fenomena histeris ribuan korban bencana ini, lanjut Alhamda, awal Juli lalu via Surat Keputusan (SK) Bupati Pemkab Aceh Barat, mengorbitkan Tim terpadu evaluasi korban tsunami beranggotakan perwakilan seluruh elemen, yakni, unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga LSM dan masyarakat. “Tapi dengan usia satu bulan lebih tim terpadu ini belum ada actioan dan publikasi seperti diharapkan masyarakat bencana, padahal kaum tersebut sangat menantikan hasil tahapan kinerja Tim evaluasi tersebut,” jelasnya.

Pembentukan Tim, papar Alhamda, guna menyelesaikan berbagai kesembrautan masalah bantuan bencana, hingga menelisik keabsahan data korban tsunami di Kabupaten Aceh Barat. “Makanya komite tersebut dibentuk tujuh kelompk kerja (Pokja) meliputi tanggungjawab, mencari kebenaran, dengan tahapan pendataan, verifikasi, sampai finalisasi data penerima manfaat (korban) hingga merekomendasi hasil valid agar dapat dilanjutkan ke Bapenas dan BKRA guna realisasi keadilan kepada para korban bencana," runutnya.

Sementara itu, Fajri, seorang unsur Pokja Tujuh tim evaluasi korban bencana Aceh Barat, menambahkan, jika dalam beberapa pekan memasuki bulan suci Ramadhan ini, ramai anggota Tim terpadu korban tsunami minim turun lapangan alias puasa kerja.

“Terkesan mereka tidak serius mengemban tugas dan tugas jawab mereka, sebagai contoh di Pokja tujuh tempat saya, hanya anggota perwakilan dari masyarakat saja yang aktif melakukan verifikasi,” aku Fajri. (den)

Buku Tahunan