Bagi Aceh, Agustus adalah bulan perdamaian. Perundingan Indonesia-Gerakan Aceh Merdeka mencapai titik temu. Tapi sudahkah kesepakatan itu sepenuhnya terlaksana?

Berikut kontribusi Lola Alfira reporter Radio Fas fm Meulaboh.

Meski perdamaian telah disepakati oleh kedua belah pihak, namun masih saja ada kerikil-kerikil yang dapat membuat perdamaian tersebut terasa dikhianati oleh pihak-pihak yang tak punya komit untuk menjaga kebersamaan. Sampai hari ini aksi protes terhadap pembangunan rumah bagi korban konflik atau pembagian dana yang tebang pilih menjadi hal yang sulit dimengerti. Mengapa hal tersebut berlarut tanpa ada penyelesaian, ungkap Zul Azmi aktivis pada Lembaga Bantuan Hukum Pos Meulaboh.

Zul Azmi: "Secara umum saya melihat proses perdamaian ini sudah cukup berjalan dengan baik. Karena berangkat dari keberlangsungan MOU Helsinki ini, ada beberapa point yang mendasari bahwa MOU ini berhasil. Seperti proses demobilisasi pasukan GAM. Kemudian lahirnya UUPA, terwujudnya partai politik lokal di Aceh. Kemudian dari penghasilan, Aceh mendapatkan bagian yang lebih. Kemudian adanya amnesti terhadap para tahanan politik dan mantan kombatan. Namun di balik itu juga masih ada kekurangan-kekurangan. Seperti yang kita lihat dalam beberapa bulan terakhir, misalnya korban konflik di kabupaten Bener Meriah yang melakukan demontrasi ke Banda Aceh, berkaitan dengan pembangunan rumah bagi korban konflik. Termasuk juga sebagian tahanan politik di luar Aceh yang semestinya mendapatkan amnesti, tapi sampai kini masih ditahan."

Kelompok baru penentang BRA
Ternyata masih ada kasus-kasus yang sangat mendasar dialami oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang selama ini menjadi penanggung jawab penyaluran dana bantuan untuk korban konflik yang dikucurkan oleh pemerintah pusat. Ada ketimpangan dalam penyaluran dana yang dianggap tidak tepat sasaran. Inilah pemicu kelompok-kelompok baru yang menentang BRA. Kembali Zul Azmi.

Zul Azmi: "Ada juga kendala internal mantan kombatan, berkaitan dengan bantuan yang tidak merata. Ini sebenarnya bagian proses reinegrasi, salah satu wujudnya adalah pemberian bantuan. Hanya saja kita temukan di lapangan dalam pemberian bantuan ini masih terjadi fragmentasi-fragmentasi begitu. Karena ada juga sebagian yang dapat, juga ada yang sebagian tidak dapat. Sehingga ini memunculkan kecemburuan. Dan jika ini terjadi ya, ini akan berbahaya terhadap proses perdamaian itu sendiri. Tidak tertutup kemungkinan akan munculnya organisasi-organisasi pemrotes yang baru atau sebagian mereka akan mengikatkan diri dalam wadah yang baru, sehingga membentuk perlawanan. Nah ini akan membuat stabilitas keamanan dan politik menjadi terganggu."

Di seluruh kabupaten/kota di Aceh terdapat perwakilan kantor BRA. Dan sebagian perwakilan BRA tersebut diambil alih tugas oleh BRA pusat yang berkedudukan di Banda Aceh, berkaitan dengan KKN yang dilakukan staf BRA maupun aksi demo korban konflik sendiri.

Jaksa memperlambat?
Namun yang mengherankan kasus-kasus KKN di tubuh BRA Aceh barat misalnya tidak pernah berakhir dengan putusan pengadilan. Hal ini sangat disayangkan banyak pihak. Karena yang menjadi korban KKN tersebut adalah korban konflik dan mantan anggota GAM, rekan sesama mereka. Berikut keterangan Mohamad Alhamda dari pos Bantuan Hukum Meulaboh.

Mohamad Alhamda: "Berbicara tetang proses penegakan hukum di Aceh barat yang paling penting adalah komitmen untuk menegakkan hukum itu. Nah, hari ini sudah ada kasus dugaan tindak pidana yaitu pungli yang sejauh ini saya dapat informasinya dari media, terjadi di BRA. Dan sekarang, informasi dari kepolisian bahwa perkara itu sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Meulaboh. Sesuai dengan hukum acara pidana bahwa apabila proses pelimpahan berkas perkara pada tahap kedua, maka artinya semua proses hukumnya sudah masuk pada tahap penuntutan. Oleh karena itu kewenangan sudah berada di jaksa. Tidak ada alasan bagi jaksa apabila mereka sudah menerima berkas perkara untuk memperlambat. Karena sesungguhnya ini persoalan kepastian hukum. Kepastian hukum terhadap kerugian publik dan kepastian hukum terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana. Karena mereka juga. dalam hal ini sebagai tersangka, memiliki hak asasi manusia, sekalipun dia diproses secara hukum. Oleh karena itu kami melihat ini harus ada keseriusan dari kejaksaan Meulaboh untuk segera memprosesnya jika sudah dilengkapi segala berkas yang dibutuhkan untuk proses penuntutan"

Aceh Monitoring Mission telah menegaskan harapannya agar kedua belah pihak dapat mengendalikan masalah internal masing-masing.

Zul Azmi: "Saya kira secara umum sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada sedikit kendala-kendala. Dan ini harus menjadi tanggung jawab bersama, baik itu oleh pemerintah pusat, pemerintah Aceh maupun para kombatan GAM sendiri, dan harus mendapat dukungan dari masyarakat Aceh."

Bertahankan indahnya perdamaian?
Penandatanganan nota kesepahaman MOU antara RI dengan GAM yang dilaksanakan di Helsinki, Finlandia pada Senin 15 Agustus 2005 yang difasilitasi oleh Crisis Management Initiative (CMI). Perjanjian tersebut merupakan awal untuk membangun Aceh pasca Tsunami dan menjadi landasan awal untuk membangun perdamaian serta ketentraman bagi masyarakat Aceh.

Kini, empat tahun sudah indahnya perdamaian itu dirasa. Akankah bertahan atau sebaliknya? Hanya masyarakat Aceh sendiri yang dapat menjawabnya. Momentum Agustus merupakan bulan kebangkitan bagi masyarakat Aceh yang telah lama merindukan kemerdekaan yang hakiki. Lepas dari rasa ketakutan yang berkepanjangan serta dapat menghirup udara kemerdekaan di negeri sendiri.

Laporan ini akan terdengar kalau ujung tanda panah berikut diklik