Lhokseumawe | Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Lhokseumawe meminta aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dana Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) pimpinan dan anggota DPRK Aceh Utara. Pasalnya, hingga kini baru dua orang dari 40 anggota DPRK Aceh Utara yang mengembalikan dana TKI tersebut. Padahal, masa jabatan mereka tinggal beberapa hari lagi.

“Sesuai aturan yang berlaku, dana TKI itu harus sudah dikembalikan oleh pimpinan dan anggota dewan ke Kas Daerah, paling lambat sebulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Dan, masa jabatan anggota dewan Aceh Utara akan berakhir pada Agustus ini, tapi hingga sekarang baru dua orang yang sudah mengembalikan,” kata Zulfikar SH, Koordinator LBH Banda Aceh Pos Lhokseumawe melalui siaran persnya, Rabu (12/8).

Zulfikar menyebutkan, jika anggota DPRK Aceh Utara tidak mengembalikan dana TKI maka pimpinan dan anggota dewan itu diduga telah melakukan tindakan korupsi karena merugikan keuangan negara. Dalam Pasal 2 UU Nomor 31/ 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dijelaskan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun”.

Menurut Zulfikar, pihak pimpinan DPRK Aceh Utara telah mengeluarkan tiga kali himbauan kepada anggota dewan setempat agar dana TKI segera dikembalikan, sesuai Peraturan Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21/ 2007. Tapi, yang baru mengembalikan hanya dua anggota dewan Aceh Utara yakni Jamal Mirdad dan Muhammad dari PKS. Anehnya, pimpinan dewan yang menyurati anggota dewan, ternyata juga belum mengembalikan dana tersebut.

Sebelumnya, Sekwan Aceh Utara Marzuki membenarkan bahwa menjelang berakhirnya masa jabatan anggota dewan periode 2004-2009, baru dua orang yang mengembalikan dana TKI. Sedangkan 38 anggota dewan Aceh Utara lainnya hingga kini belum melaksanakan kewajibannya meskipun sudah beberapa kali disurati oleh pimpinan dewan setempat.(nsy)

Sumber : Harian Aceh