MEULABOH - Aparat penegak hukum diminta mengusut tuntas kasus dugaan penggelapan dana Pajak Penerang Jalan Umum (PPJU) di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) setempat. Sebab, meskipun dana sudah dikembalikan tetapi tidak menggugurkan proses hukum dan harus tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Desakan ini diutarakan oleh Koordinator LBH Pos Meulaboh, M Alhamdal, Ketua LSM GSF Meulaboh, Abdul Jalil, Ketua Sombep Aceh Barat, Chaidir Azhar kepada Serambi, Senin (6/7). Mereka berharap kasus pengelapan dana pada DPKKD diusut tuntas, meski uang negara yang diduga digelapkan itu telah dikembalikan.

Menurut Alhamdal, dalam menentukan salah atau tidak biarkan pengadilan yang menentukan. Polisi perlu melengkapi bahan pemeriksaan dan selanjutnya diteruskan ke jaksa untuk diteruskan ke pengadilan. Kasus ini tidak bisa dibiarkan mengambang sebab kalau tidak jelas maka banyak pejabat lain akan korupsi dan bila ketahuan maka akan mengembalikan uang. “Meski dana telah dikembalikan tetapi proses hukum harus tetap jalan sehingga tidak timbul kesan miring masyarakat terhadap kinerja polisi.”

Hal senada diutarakan oleh Chaidir. Ia mendesak polisi segera merampungkan kasus pemeriksaan dugaan penggelapan PPJU di DPKKD sehingga bisa langsung diteruskan ke jaksa. “Biarlah pengadilan menentukan kasus itu, kita juga meminta bupati menindak tegas oknum pada DPKKD itu,” ujarnya.

Selain itu, Jalil menambahkan kasus penggelapan pada DPKKD ini harus dimeja hijaukan sehingga yang terlibat harus mendapatkan ganjaran, sehingga kasus penggelapan uang rakyat yang dibayar melalui PLN kemudian distor ke kas daerah itu menjadi tuntas. Seperti diberitakan sebelumnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Nanggroe Aceh Darussalam, mengakui berdasarkan fakta dan dokumen aliran keuangan yang diaudit ternyata uang PPJU digunakan secara tidak sah dan menyimpang dari peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Keterangan BPKP untuk meluruskan informasi sebelumnya yang menyatakan tidak ada kerugian negara dalam dugaan penggelapan dana pajak penerangan jalan di Dinas DPPKD Aceh Barat apalagi dana sudah dikembalikan.

Dalam bantahan tertulis yang dikirim ke redaksi Serambi Indonesia, Kamis (2/7) serta diteken oleh Plh Kepala Perwakilan NAD, Huzairin Roham menjelaskan, dalam laporan hasil audit perhitungan kerugian negara BPKP nomor lap-167/PW.01/5/2009 tanggal 29 Mei 2009, berdasarkan fakta dan dokumen aliran keuangan yang diaudit ternyata uang PPJU tersebut digunakan secara tidak sah dan menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikatakan, UU nomor 1 tahun 2004 pasal 1, pasal 59, dan UU nomor 31 tahun 1999 pasal 4 Jo UU nomor 20 tahun 2001 menyatakan definisi kerugian keuangan negara yaitu “berkurangnya hak atau uang negara karena perbuatan yang melawan hukum.” Artinya, kerugian keuangan negara terjadi pada saat hak negara yang seharusnya diterima dari setoran PPJU tidak disetor langsung ke negara melainkan digunakan secara langsung untuk keperluan yang tidak sesuai dengan maksud penerimaannya. Dengan demikian, meskipun uang yang menjadi hak negara tersebut telah disetor kembali ke kas negara, namun waktu penyetorannya lebih dari waktu yang seharusnya diterima oleh negara. Artinya, kerugian keuangan negara telah terjadi sesuai makna UU nomor 1 tahun 2004.(riz)

Sumber : Serambi / 07 Juli 2009