BANDA ACEH - Koalisi Pengungkapan Kebenaran (KPK) menyerahkan rancangan qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang telah mereka susun kepada Pemerintah Aceh. Draf berisi 60 pasal itu diterima secara simbolis Sekda Aceh, Husni Bahri TOB, di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Aceh, Selasa (16/12).

Husni Bahri TOB mengatakan, pemerintah menyambut baik pengajuan rumusan qanun KKR dari kalangan sipil Aceh. “Walau nanti tidak seasli yang dirumuskan, tapi rumusan ini akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dan DPRA,” ujarnya didampingi Kepala Biro Hukum dan Humas, A Hamid Zein.

Husni menambahkan, konsep KKR di Aceh saat ini masih belum menemukan titik yang jelas apakah nantinya akan bersandar pada adat istiadat atau agama. Selama ini, kata dia, ada pola yang diterapkan pemerintah yakni dengan pembayaraan diyat kepada para korban. Tapi, kata dia, diyat yang dilakukan pemerintah itu belum dapat dikatakan sudah sesuai dengan kaidah dalam agama.

“Ini baru hanya polanya saja yang diterapkan. Tapi ke depan kita akan coba melihat lagi dengan pandangan yang lebih luas bagaimana konsep yang seharusnya bisa diterapkan dan memenuhi rasa keadilan bagi para korban,” kata Sekda.

Koordinator KPK, Hendra Budian mengatakan, rumusan qanun KKR itu sudah disusun sejak Januari 2008 dengan melibatkan berbagai pihak. Termasuk di antaranya para pakar bidang agama dan adat istiadat, serta para korban konflik di 13 kabupaten/kota di Aceh. Dia menjelaskan, rumusan itu disampaikan kepada pemerintah sebagai masukan dari kalangan sipil Aceh kepada DPRA yang telah menetapkan raqan KKR masuk dalam Program Legislasi Aceh (Prolega) 2009. Hendra mengatakan, raqan KKR yang akan digodok DPR Aceh itu punya peran penting dalam konteks penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Aceh yang telah terjadi sejak masa Daerah Operasi Militer (1989-1998).

Menurut Hendra, sejak Aceh ditetapkan sebagai daerah operasi militer telah terjadi 7747 kasus pelanggaran HAM berat. “Kalau nanti Qanun KKR ini disahkan DPR Aceh, maka inilah satu-satunya regulasi secara nasional dan sumbangan Pemerintah Aceh untuk menstimulus bagi terbentuknya KKR nasional,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, saat ni pemerintah pusat juga tengah menggodok UU KKR sebagai pengganti UU Nomor 27/2004. Dia sebutkan, pembentukan KKR di Aceh juga bertujuan memutuskan mata rantai berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Aceh pada masa konflik.

Ketua LBH Aceh, Afridal Darmi menyebutkan, pembentukan KKR di Aceh diupayakan dapat mengadopsi nilai-nilai kebudayaan, agama, dan adat istiadat setempat. Dalam konteks penerapannya, kata dia, KKR berupaya dapat memenuhi rasa keadilan dan merehabilitasi berbagai dampak baik secara fisik maupun psikologis para korban yang pernah mengalami trauma karena menjadi korban kekerasan.

Menurut Afridal, konsep pemenuhan keadillan ini dapat ditempuh melalui upaya rekonsliliasi antara para pelaku dan si korban. “Kalaupun rekonsiliasi ini dilakukan maka harus dalam komunitas terkecil,” ujarnya.(sar)

Sumber : Serambi Indonesia
Edisi : 17 Desember 2008