SUBULUSSALAM - Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam dinilai sebagai sumber kasus sengketa lahan yang akhir-akhir ini memuncak di kedua daerah tersebut. Peyebabnya, mekanisme pemberian izin pengelolaan lahan oleh pemerintah mulai dari tingkat desa hingga tertinggi menyalahi aturan.

Kapolres Aceh Singkil, AKBP Arief Pujianto, Senin (3/12) kepada wartawan mengatakan, terkait persoalan sengketa lahan yang belakangan ini semakin memperihatinkan, harus disikapi secara bijak. Selama ini banyak kepala desa mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) padahal sesuai Keppres 34 tahun 2003 dokumen tersebut tidak berlaku lagi. Selain itu, banyak kelompok yang memanfaatkan sengketa lahan demi kepentingan pribadi dan memprovokasi warga.

Arief meminta para kapolsek di Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam memberitahu pada masyarakat terkait legalitas lahan mereka termasuk tidak terpancing ulah provokasi para pihak yang ingin mengeruk keuntungan pribadi. Pemerintah setempat, lanjut Kapolres, harus tahu terhadap persoalan yang melanda masyarakatnya. Contoh, kasus di perkebunan Nafasindo di mana lahan yang disengketakan ada di areal Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan terkait. Sementara masalah di PT Sumber Utama Makmur (SUM), menurut Arief belum memiliki izin kecuali izin prinsip. Masalah tumpang tindih lahan tidak terlepas dari ulah pemerintah setempat yang memberi izin garap pada warga padahal di bagian lain juga dikeluarkan kepada investor perkebunan. “Jangan kalau demo polisi saja yang disalahkan, padahal sumber persoalan itu dari pemerintah karena mereka-lah yang memberikan izin,” tegas Arief

Selain pemerintah dan masyarakat, kapolres memerintahkan aparat kepolisian tidak turut dalam masalah sengketa lahan di kedua daerah itu. Dia tidak segan-segan menjatuhkan sanksi pada anggota polisi yang nekat mencampuri sengketa lahan.

Bantah Minta Uang

Dalam kesempatan itu, Arief mengklarifikasi kabar yang berkembang kalau ia dan ajudannya mintai sejumlah uang pada sejumlah pengusaha di sana. “Ini isu tak benar, saya tidak pernah meminta uang pada masyarakat, bila penting justru saya yang memberi uang. Jadi, jangan percaya kalau ada orang yang meminta uang dengan mencatut nama saya, saya ingatkan sekali lagi, jangan percaya dan bila hal itu ada laporkan segera biar kita proses,” tandas Arief Menurut informasi, sejumlah warga terutama dari kalangan pengusaha di Aceh Singkil tertipu oleh ulah orang yang tidak bertanggungjawab. Mereka mintai sejumlah uang dan mencatut nama kapolres setempat dan ajudannya. Padahal, Kapolres menyatakan tidak pernah melakukan hal tersebut dan dia sendiri cukup kaget ketika mendapat informasi pencatutan namanya itu. Karena itu, Kapolres pun memerintahkan kasat intel untuk mengungkap pelaku pemerasan tersebut.

Ia menyampaikan kalau sebelumnya ada razia preman jalanan atau terminal, bahwa dalam waktu dekat ini pihaknya akan meringkus preman-preman berkerah atau berdasi. “Sebentar lagi, kita akan seret para pemeras yang biasa beraksi ke toko-toko maupun perusahaan perkebunan,” ujarnya.(kh)

Sumber Berita : Serambi Indonesia
Edisi : 04 Des 2008