Terkait Vonis Kasus Atu Lintang

BANDA ACEH - Karena antara tuntutan jaksa dengan putusan hakim relatif jauh selisihnya, Komisi Yudisial (KY) akan mempelajari putusan (vonis) majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Takengon terhadap 24 terdakwa kasus Atu Lintang, Aceh Tengah.

Kasus Atu Lintang adalah insiden pembakaran Kantor Komite Peralihan Aceh (KPA) Sagoe Merah Mege, Kecamatan Atu Lintang, pada 1 Maret 2008 dini hari, disertai pembunuhan lima anggota KPA Wilayah Linge, di samping seorang lainnya luka-luka akibat dianiaya oleh massa yang mengamuk. Sejak MoU Helsinki diteken 15 Agustus 2005, kasus ini merupakan insiden terbesar dalam hal jumlah korban yang tewas oleh amuk massa.

Sidang terhadap kasus itu sudah berlangsung lebih dari 60 hari lalu di PN Takengon. Sebagaimana diberitakan Serambi kemarin, 24 dari 25 terdakwa kasus Atu Lintang sudah divonis dengan hukuman bervariasi, paling tinggi enam tahun penjara. Padahal, sebelumnya jaksa mengajukan tuntutan 15 tahun. Satu terdakwa lainnya, yang masih di bawah umur justru lebih duluan diadili dan diganjar hukuman percobaan satu tahun penjara.

Beberapa aktivis HAM dan pemerhati hukum, termasuk dari kalangan KPA Wilayah Linge yang menghubungi Serambi kemarin, menilai vonis terhadap para terpidana yang menyebabkan melayangnya lima nyawa itu, terlalu ringan, atau terlalu jauh selisihnya dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Menanggapi hal itu, Sekjen Komisi Yudisial (KY), Drs Muzayyin Mahbub MSi, yang kemarin bersama koleganya sesama anggota KY sedang berada di Banda Aceh mengatakan, “Kita akan lihat dulu, karena kita belum dapat informasinya. Saya aja baru dapat informasi awal dari Anda.”

Hal itu dia ungkapkan kepada wartawan, seusai pembukaan konsultasi publik “Mendorong Partisipasi Masyarakat untuk Penguatan Fungsi dan Kewenangan Komisi Yudisial dalam Memberantas Mafia Peradilan” yang berlangsung sejak 30 hingga 31 Oktober 2008, di Hotel Oasis Aceh, Banda Aceh. Acara itu dibuka resmi oleh Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar, Kamis kemarin.

Muzayyin mengingatkan bahwa mekanisme hukum yang berlaku di KY harus didahului oleh laporan ataupun berawal dari informasi yang bisa diperoleh dari media massa, juga dari siapa pun yang tentunya disertai data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jika memang dalam keputusan hakim tersebut ada indikasi penyimpangan, maka pihaknya berjanji untuk tetap menelusuri kembali putusan tersebut. “Vonis itu kan wewenang hakim. Kalau memang ada sesuatu di balik keputusan itu, maka itu yang harus ditelusuri,” katanya.

Jika terbukti hakim menyalahi wewenanganya, tambah Muzayyin, pihaknya yang bekerja untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, serta perilaku hakim, tentu akan menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di KY.

“Jika ada indikasi pelanggaran perilaku, kode etik, dan kehormatan barulah kita bisa masuk,” ujarnya sembari menyebutkan bahwa setelah hasil telaah, barulah dapat direkomendasikan kepada Mahkamah Agung agar hakim yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya.

“Dan itu bisa dalam bentuk teguran tertulis, diberhentikan sementara, ataupun secara tetap. Tapi itu tergantung dari tingkat pelanggarannya,” kata Muzayyin.

Sebelumnya, saat bersilaturahmi ke Mabes Serambi sehari sebelumnya, Muzayyin dan koleganya, Soekotjo Soeparto SH LLM, berjanji akan memberi perhatian khusus kepada jalannya persidangan kasus Atu Lintang, karena perkara tersebut termasuk kasus yang menarik perhatian publik setelah terwujudnya perdamaian di Aceh melalui MoU Helsinki.

Menyangkut celah atau upaya hukum yang dapat digunakan para korban atau keluarga korban yang merasa dirugikan atas vonis yang dinilai ringan itu, menurut Muzayyin, upaya hukum lanjutan bisa dilakukan melalui mekanisme hukum itu tersendiri.

“Di tingkat pengadilan pertama, pihak pengacara bisa mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Jikapun masih terjadi ketidakpuasan kan bisa kasasi ke Mahkamah Agung,” kata dia seraya menambahkan bahwa ada juga mekanisme hukum lainnya yakni melalui peninjauankembali (PK).

Sementara itu, anggota KY, Soekotjo Soeparto, juga menegaskan pihaknya belum bisa memberi komentar sebelum menelusuri lebih jauh terhadap fakta-fakta yang ada terkait dengan vonis terhadap 24 terdakwa kasus Atu Lintang itu. Karena, menurutnya, putusan itu hakim tersebut tentunya atas pertimbangan hukum tersendiri.

“Jika memang terlalu jauh selisihnya dengan tuntutan, itu yang perlu dipertanyakan. Jadi, saya kira, sudah sewajarnya jaksa penuntut juga harus melakukan banding,” kata Soekotjo sembari mengulangi bahwa pihaknya masih sulit berkomentar karena belum melihat dokumen antara putusan dan tuntutan tersebut.

Ketika ditanya prioritas KY soal kasus Atu Lintang, Soekotjo hanya menjawab singkat. “Tentu. Yang jelas kami harus pelajari dulu,” kata dia lagi.

Banyak laporan

Soekotjo Soeparto dalam sambutan pembukaan konsultasi publik kemarin mengatakan pihaknya telah menerima sejumlah laporan dari LSM yang mengeluhkan kinerja para hakim di Aceh. “Di Aceh itu, kami dengar bahwa untuk memberi uang pelicin hanya cukup di ujungnya saja, ya di pengadilan. Nggak perlu ke polisi atau jaksa,” papar Soekotjo.

Untuk itu, kata dia, melalui kerja sama dengan LBH Banda Aceh, pihaknya memberikan kesempatan kepada masyarakat Aceh untuk menyampaikan aspirasinya melalui kegiatan yang bertemakan “mendorong partisipasi masyarakat untuk penguatan fungsi dan kewenangan Komisi Yudisial dalam memberantas mafia peradilan” itu. “Sejak 2004, kita sudah menerima laporan kinerja hakim yang begitu bobrok di Aceh. Jadi, saat inilah kita sosialisasikan ke masyarakat Aceh bagaimana upaya kita menciptakan peran hakim yang bebas dan merdeka dari segala bentuk penyimpangan,” tukas Soekotjo. (yuh/dik)

Sumber : Serambi Indonesia
Edisi : 30 Oktober 2008