MEULABOH - Sejumlah pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan mahasiswa di Kabupaten Aceh Barat meminta aparat penegak hukum mem proses pengusutan terhadap proyek bangunan Asrama Nurul Falah senilai Rp 3 miliar lebih di wilayah itu yang disinyalir tidak ditender.
Direktur LSM GSF Meulaboh, Abdul Jalil, Ketua Sombep, Azhar, Koordinator LSM Solidaritas untuk Antikorupsi (SuAK), T Neta Firdaus, Koordinator LBH Pos Meulaboh, Alhamdal dan Sekjen Pema UTU Meulaboh, Sabki kepada Serambi, Kamis (25/9), meminta polisi dan jaksa menyelidi indikasi proyek bangunan tanpa tender, kata Alhamdal.

Menurutnya, jika nanti pada proses penyelidikan dan pengusutan ditemukan bukti bahwa melanggar Keppres, maka harus ditindak tegas. Ia menambahkan adanya proses penyelidikan maka semuanya akan menjadi jelas apakah proyek bangunan itu melanggar atau tidak sebab dalam hal ini dibutuhkan transparasi anggaran yang disebut-sebut bantuan BRR NAD-Nias senilai Rp 3 miliar lebih.

Ia menyatakan, tender proyek senilai Rp 3 miliar melanggar aturan yang mengharuskan proyek dibawah Rp 50 juta dibenarkan tidak ditender atau penunjukan langsung. Pegiat LSM dan mahasiswa menilai kasus ini strategi untuk mencari keuntungan yang banyak dan adanya permainan terselubung.

Polisi dan jaksa diharapkan memproses dan melakukan proses penyelidikan terhadap kasus ini sehingga menjadi jelas.

Seperti diberitakan bangunan bantuan BRR NAD-Nias senilai Rp 3 miliar lebih tahun 2007 untuk Yayasan Asrama Nurul Falah di Meulaboh, Aceh Barat yang bangunan fisiknya dalam kompleks Masjid Agung Meulaboh disinyalir tidak ditender. Pasalnya, bantuan itu dinilai tidak terbuka sehingga diduga dikerjakan atau di PL-kan kepada kerabat pejabat tertentu.(riz)

Sumber Berita : Serambi Indonesia
Edisi : 26 September 2008