BANDA ACEH - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh, Rabu (17/9), menolak gugatan 11 mantan calon anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Singkil (2008-2013) terhadap Ketua DPRK setempat. Alasannya, objek sengketa yang diterbitkan tergugat tak merugikan kepentingan para penggugat. Para penggugat dalam kasus tersebut adalah Mardiah SH, Sadri, Ridwan, Syamsinar, Boyhaqi, Asrul, Kadarruddin, Dewi Isafiah, Nur Khalidin Khalil, Ali Umar SAg, dan Rosani.

Demikian isi amar putusan yang dibacakan majelis hakim diketuai A Sayuti, didampingi hakim anggota Indra Kesuma Nusantara dan Nasrifal. Amar putusan setebal lima halaman itu sesuai keterangan para saksi dan bukti-bukti yang diajukan pada persidangan sebelumnya. “Nama-nama dalam objek sengketa penggugat bukanlah individu yang pernah mengajukan permohonan calon Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan anggota KIP Singkil sesuai pengumuman. Karena gugatan tak diterima, maka penggugat harus membayar biaya perkara Rp 100.500,” kata Sayuti.

Kepada penggugat yang hanya diwakili kuasa hukum mereka dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Husniati SH, hakim menjelaskan kedua pihak diberi kesempatan 14 hari untuk pikir-pikir, menerima atau mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri Medan atas putusan itu. “Jika dalam waktu yang telah ditetapkan ini, kedua pihak tak ada yang membuat pernyataan banding ke PTUN, berarti menerima putusan ini,” tambah Sayuti. Dalam sidang kemarin, pihak tergugat tak ada yang hadir.

Isi gugatan

Seperti diberitakan, para penggugat menilai penetapan anggota KIP Singkil periode 2008-2013 oleh DPRK setempat tidak sah. Hal ini karena satu dari lima anggota Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan anggota KIP Singkil, Rustam SH, tercatat mantan anggota Partai Nadlatul Ummah Indonesia (PPNUI), yang mengundurkan diri belum sampai lima tahun lalu.

Menurut penggugat, mereka mengetahui Rustam sebagai mantan anggota PPNUI, berdasarkan bukti lampiran tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRK daerah pemilihan itu pada pemilu periode lalu.

Selain itu, penggugat menyebutkan penetapan calon anggota Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan oleh tergugat tak melalui rapat paripurna. Menurut penggugat, apa yang telah dilakukan tergugat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 14 ayat (3) point e Qanun No 7 tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilu di Aceh. (sal)

Sumber Berita : Serambi Indonesia
Edisi : 18 September 2008