Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tapaktuan, Senin (15/9) menolak gugatan terhadap Pemkab Abdya yang dituding menyerobot ratusan meter tanah milik warga untuk perluasan Bandara Kuala Batu Pulo Kayu Kecamatan Susoh.

Setelah menjalani persidangan selama kurang lebih 10 bulan sejak didaftarkan awal 2007 lalu, akhirnya Majelis Hakim yang dipimpin Saiful Arif SH dengan hakim anggota Dady Suryadi SH dan Tuti Angraini SH tetap mengeluarkan keputusan menolak gugatan dan menyatakan yang berhak mengadili perkara ini adalah PTUN Banda Aceh.

Dengan keluarga putusan seperti itu, warga melalui YLBHI Pos Meulaboh selaku kuasa hukum dari para penggugat, sangat menyayangkan dan ragu karena terkesan majelis hakim telah mengabaikan aspek keadilan terhadap masyarakat lemah secara ekonomi, terdiskriminasi secara politis dan tidak mendapatkan keadilan secara budaya meski tanahnya telah dirampas oleh pemerintahan yang otoriter tanpa memberikan ganti rugi memadai.

“Dengan putusan yang kami anggap cacat demi hokum dan penuh intervensi tersebut, kami selaku kuasa hukum akan pikir-pikir untuk selanjutnya akan menempuh jalur hukum selanjutnya melalui banding ke Pengadilan Tinggi,” ujar Koordinator YLBHI Banda Aceh Pos Meulaboh, Alhamda.

Ditambahkan, yang sangat menonjol adanya terjadi keanehan dalam perkara ini, ada dua penafsiran yang berbeda antara pemahaman kami dengan majelis hakim.

Terjadi Pelanggaran

Menurut pemahaman hukum yang kami pelajari, kata Alhamda, telah terjadi sebuah pelanggaran hukum dalam usaha penyerobotan secara paksa tanah milik warga tersebut oleh Pemkab Abdya tanpa melakukan ganti rugi selayaknya, bahkan justru dilakukan perampasan secara paksa sampai pada kekerasan pisik.

Selama berjalannya persidangan, Majelis Hakim cukup sering menunda sidang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Dengan adanya putusan PN Tapaktuan tersebut, maka bertambah putusan yang dinilai kontradiktif oleh jajaran majelis hakim PN Tapaktuan.

Untuk itu diminta kepada mahkamah konstitusi agar mengevaluasi serta memonitor kinerja majelis hakim PN setempat. (m)

Sumber Berita : Analisa
Edisi : 17 September 2008