Keinginan empat warga Pulo kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) untuk memeroleh tanah yang diserobot pemkab setempat “kandas”, menyusul penolakan hakim PN Tapaktuan untuk memeriksa perkara itu.

Meski telah menjalani persidangan selama 10 bulan, Senin (15/9), ketiga majelis hakim Saiful Arif SH, Dady Suryadi SH dan Tuti Anggraini SH menyatakan bahwa mereka tidak berwenang memeriksa perkara itu. “PTUN Banda Aceh yang berwenang,” sebut majelis hakim dalam putusan.

Siti Amra (70 tahun), Mailis Yusni (35), Ismail Idris (49) dan M Amin (60) hanya bisa bengong. kuasa hukumnya dari YLBHI Pos Meulaboh heran.

“Kami melihat telah terjadi kejanggalan dan ada pihak-pihak yang telah mengintervensi pada kebijakan serta tahap keputusan majelis hakim, sehingga majelis hakim dengan semudahnya telah merubah dan memutar balikkan fakta-fakta dipersidangan,” kata Koordinator YLBHI Pos Meulaboh, Alhamda SHI seusai pembacaan putusan.

Bukan hanya itu, selaku kuasa hukum dari para penggugat, pihaknya meragukan keputusan hakim itu. Hakim terkesan mengabaikan aspek keadilan terhadap masyarakat, terdiskriminasi secara politis dan tidak mendapatkan keadilan.

“Dengan putusan yang kami anggap cacat demi hukum dan penuh intervensi tersebut, kami akan menempuh jalur hukum melalui banding ke pengadilan tinggi, “ ujar Alhamda.

Ditambah lagi, dari sepanjang waktu tersebut selama berjalannya persidangan, majelis hakim cukup sering menunda sidang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan menunda-nunda sidang tersebut tanpa alasan yang jelas. “Untuk itu kami juga minta kepada mahkamah konstitusi untuk mengevaluasi serta memonitor kinerja majelis hakim di PN Tapaktuan,” harapnya.

Sumber Berita : Harian Global
Edisi : 16 September 2008