BANDA ACEH - Sekelompok masyarakat dan LSM di wilayah pantai Barat Selatan Aceh mengutuk vonis pidana bersalah terhadap 8 staf LBH Banda Aceh Pos Langsa, pada si-dang di PN Langsa, baru-baru ini.

"Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim PN Langsa dengan menghu-kum 3 bulan penjara dengan 6 bulan percobaan terhadap 8 staf LBH, ada-lah bentuk penegakan hukum yang dipraktekkan pada masa penjajahan Belanda," tegas Koordinator GeRAK Aceh Barat, Muliyadi selaku jurubi-cara, Selasa (19/8).

Mereka sangat menyesalkan me-ngapa di usia ke-63 tahun kemerde-kaan Indonesia, praktek- praktek ko-lonialis masih diterapkan dalam pe-negakan hukum di Indonesia. "Ini bukti demokrasi belum merdeka, ter-utama di Aceh," ujar Muliyadi.

Menurut dia, majelis hakim ter-lihat sangat tidak memiliki pema-haman tentang kebebasan berpen-dapat dan azas demokrasi bagi war-ga negara, sebagaimana diatur da-lam UUD 1945 Pasal 28, UU No. 39/1999 tentang HAM, UU No. 12/2005 Tentang Hak Sipil dan Politik.

Vonis bersalah, kata Muliyadi, sangat bertolak belakang dengan alam demokrasi dan kebebasan ber-pendapat. Kenapa mereka yang membela rakyat untuk mendapat-kan kembali hak atas tanahnya yang dirampas pemodal, malah dihukum. Padahal mereka bukan pelaku krimi-nal dan bukan residivis. "Ini tindakan inskonstitusional."

Karenanya, kata Muliyadi, wajar jika masyarakat berharap Gubernur dan Wagub sebagai Kepala Pemerin-tahan Aceh, menyelesaikan sengketa ini dengan mengembalikan tanah mereka. "Jika Gubernur dan Wagub tidak membela rakyatnya, maka me-reka sama saja dengan pengkhianat, karena lebih menghamba pada ke-pentingan pemodal," demikian Muliyadi.

Kelompok LSM dan masyarakat wilayah Barat Selatan ini terdiri dari PBHAM Aceh Barat, GeRAK Aceh Barat, P4L, Flower Aceh Barat, SPKP Aceh Barat, Binadesa, GSF Meu-laboh, An-Nisa’, Geubrak, Sombep, FK-GEMAB, Yayasan PAPAN, YPK, SOMASI Aceh Selatan, PBHAM A. Selatan, Permat Nagan Raya, Kon-traS Nagan Raya, Ipelmanar Nagan Raya, DauN Fondation A. Singkil, Beuratana Abdya, HMI Abdya, IMM Abdya, SPKP HAM Abdya, Yapala Aceh Selatan, KAuM Aceh Selatan, Mataradja Aceh Jaya, ASoH Meula-boh, Pema-UTU dan PEMA FISIP-UTU. (ags/b07)

Sumber : Waspada
Edisi : 20 Agustus 2008