BANDA ACEH - Putusan majelis hakim PN Langsa yang menjatuhkan vonis masing-masing tiga bulan penjara terhadap delapan staf LBH Banda Aceh Pos Langsa, menimbulkan reaksi keras dari kalangan aktivis di Aceh. Mereka menilai, putusan tersebut sebagai bukti belum adanya jaminan kebebasan berpendapat di Aceh.

“Putusan itu merupakan potret dari belum adanya kebebasan berpendapat di Aceh. Hal ini juga menunjukkan bahwa hukum masih belum berpihak kepada kebenaran, melainkan masih berpihak kepada sistim dan pemodal,” tulis Hendra Budian, Ketua AJMI dalam pesan singkatnya (SMS) kepada Serambi, tadi malam.

Hal senada juga diungkap oleh aktivis ACSTF, Banta Syahrizal dalam pernyataan terpisah. Bahkan, Banta menyatakan, ACSTF mengutuk keputusan PN Langsa yang dinilai tidak berorientasi kepada semangat reformasi hukum agar lebih memihak rakyat. “Selain membuktikan bahwa majelis hakim kasus itu masih berpihak kepada pemilik modal, putusan itu juga merupakan pembungkaman terhadap semangat dan solidaritas perjuangan membela rakyat,” kata Banta.

Karena itu, kedua aktivis ini meminta kepada majelis hakim agar meninjau kembali putusan tersebut, karena dapat menjadi preseden buruk terhadap atmosfir demokrasi yang mulai terbangun di Aceh.

Sementara itu, Direktur LBH Aceh pos Langsa Mardiyati, ketika dihubungi dari Banda Aceh, Kamis (14/8), mengatakan, saat ini pihaknya masih memikirkan akan banding atau tidak. “Ada beberapa pihak yang menyatakan seharusnya banding, tapi ada yang menyarankan tidak. Semua itu akan dipertimbangkan,” kata Mardiyati seperti disiarkan kompas.com kemarin.(nal)

Sumber Berita : Serambi Indonesia
Edisi : 15 Agustus 2008