LANGSA - Delapan Staf LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Banda Aceh Pos Langsa, dikenakan hukuman 3 bulan penjara, pada sidang penentuan vonis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Langsa, Kamis (14/8).

Pada sidang itu, majelis hakim yang diketuai Muchlis, SH membacakan putusan sebagaimana hasil pemeriksaan saksi-saksi, terdakwa dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama proses sidang berlanjut.

Dalam putusan itu, majelis hakim memutuskan delapan staf LBH Banda Aceh Pos Langsa dihukum selama tiga bulan penjara tanpa kurungan dan menjalani masa percobaan selama enam bulan serta membayar biaya perkara senilai Rp1000 masing-masing terdakwa.

Sewaktu hakim mempertanyakan putusan pengadilan itu, terdakwa dan JPU mengatakan akan memikirkan tindak lanjut proses hukum atas putusan pengadilan. Selanjutnya sidang yang dimulai sekira pukul 10:15 ditutup majelis hakim sekira pukul 12:00.

Afridal Darmi, SH, Penasehat Hukum terdakwa usai persidangan mengatakan, putusan hakim terhadap kliennya menyimpang dari tuntutan jaksa. Hakim memutuskan, terdakwa dinyatakan bersalah karena melanggar pasal 160 tentang hasutan. Namun putusan itu dinilai tidak adil dan tidak mencerminkan kebenaran.

Terkait putusan itu, pihaknya belum memberikan jawaban proses hukum selanjutnya. Karena hal itu tergantung pada putusan terdakwa nantinya setelah duduk rembuk secara internal. Namun yang pasti vonis PN itu melabelkan staf LBH Banda Aceh Pos Langsa sebagai terpidana dalam kasus penghasutan sebagaimana dakwaan JPU sebelumnya. “Artinya mereka (staf LBH-red) telah memiliki catatan sebagai pidana di PN,” sebut Afridal lagi.

Sementara Ketua Forjerat (Forum Perjuangan Rakyat Untuk Tanah) Tgk. Idris, dalam kesempatan yang sama mengatakan, mereka selaku korban perampasan tanah oleh PT. Bumi Flora sangat kecewa dan menyesalkan putusan hakim tersebut.

“Secara nyata dan jelas yang bersalah dalam hal ini adalah PT. Bumi Flora, tapi aduan itu tidak pernah ditindaklanjuti. Sehingga LBH yang ditunjuk sebagai advokat oleh korban menjadi korban ketidakadilan hukum di negeri ini. Putusan hakim telah mematikan proses demokrasi di Aceh,” sebutnya.(b22)

Teks/credit foto:
Tampak puluhan warga korban perampasan tanah dan simpatisan pendukung LBH Pos Langsa, memadati ruang sidang PN Langsa maupun berkumpul di depan halaman PN tersebut, sambil berdoa.(Waspada/Ibnu Sa’dan) (ags)