LANGSA - Aliansi masyarakat sipil yang tergabung dalam ARUK (Aliansi Rakyat Untuk Keadilan) menolak kriminalisasi terhadap para pegiat HAM. Mereka menilai perjuangan para aktivis dalam melakukan advokasi terhadap korban kebijakan oleh pemerintah atau pemilik modal tidak bertentangan sama sekali dengan UU yang ada saat ini.

Hal itu dikatakan Koordinator ARUK, Darwis didampingi Juru Bicaranya Julfri dalam keterangan tertulisnya kepada Serambi Rabu (13/8). Menurut Darwis ARUK yang di dalamnya tergabung sejumlah organisasi sipil seperti LaPAK, FPRM, MASKOT, Kaukus Muda Progresif Langsa, CSC, FRAT, KPA Kota Langsa, Yayasan Bustanul Fakri, SEUPAKAT, PAS,FORMED, HMI Komisariat Tarbiyah Cot Kala, Sheep, Kontras Aceh Timur, Geupeugom, JKMA, Suloh, dan PeLKid menilai, apa yang dialami oleh delapan aktivis LBH Banda Aceh Pos Langsa adalah sebuah pengekangan ala baru di alam demokrasi seperti saat ini.

Disebutkan Darwis, perjuangan kawan- kawan LBH bersama masyarakat yang tanahnya telah “dirampas” oleh PT.Bumi Flora, sehingga mengakibatkan mereka berhadapan dengan hukum terkait aksi demo tanggal 3 Juli 2007 lalu. Dimana sedikitnya 3000 massa korban konflik pertanahan yang tergabung dalam FORJERAT melakukan unjuk rasa damai dengan sasaran menemui Bupati dan DPRK Aceh Timur, guna mengadukan persoalan dan meminta penyelesaian konflik pertanahan secara prosedur hukum dalam semangat bersama menjaga perdamaian.

Namun, upaya itu berdampak pada kriminalisasi delapan orang pekerja LBH Banda Aceh, yang mana telah dianggap melakukan Penghasutan di muka umum serta diadili dalam persidangan Pengadilan Negeri (PN) Langsa. Delapan pekerja LBH Banda Aceh dijerat dengan dakwaan Primeir Pasal 160 jo 56 ke 1 dan 2 KUHP dan Subsidair Pasal 161 jo 56 ke 1 dan 2 dengan ancaman hukuman 4 tahun hingga 6 tahun penjara. “Pasal yang digunakan itu adalah pasal hatzai artikelen atau yang sering disebut pasal karet warisan Belanda.” Karenanya kita dengan tegas menolak putusan tersebut, yang jelas-jelas merugikan pegiat dan aktivis pembela rakyat,”ungkap mereka.

Dikatakan Darwis dan Julfri, seharusnya negara menghargai dan melindungi rakyat dalam kebebasan mengeluarkan pendapat seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pada pasal 27 ayat (1), pasal 28, pasal 28 C ayat (1) dan (2), pasal 28 D ayat (1), pasal 28 E ayat (2) dan (3), pasal 28 F dan UU No 9 Tahun 1998 Tentang Mengeluarkan Pendapat Di Muka Umum. “Kita rasakan kebijakan negara terkesan masih sangat mencerminkan kondisi negara yang otoriter, anti demokrasi dan belum berpihak pada penyelesaian persoalan rakyat kecil (Grass Root).

Tetap Menuntut

Sementara itu secara terpisah Wakil Ketua Umum FORJERAT, Tgk Idris A Manaf menyebutkan, meski delapan aktivis LBH akan dijerat dengan hukum menyusul putusan PN Langsa hari ini. Warga yang tergabung dalam FORJERAT tetap akan menuntut hak - hak mereka atas tanah yang diambil oleh pihak PT Bumi Flora, sebuah perusahan perkebunan di kawasan pedalaman Idi, Aceh Timur. “Apapun ceritanya, kami akan terus berjuang sampai hak-hak kami tercapai,” pungkasnya.(is)

Sumber : Serambi Indonesia
Edisi : 14 Agustus 2008