Masyarakat terutama wilayah pedesaan, mayoritas pendidikannya sangat rendah. Hal ini berefek pada cara pandang, sikap serta tindakan yang dilakukan. Tindakan pragmatisme dan jangka pendek merupakan hal yang lumrah yang kita dapati di masyarakat pedesaan. Dalam menyikapi suatu masalah, masyarakat cenderung akan berpikir reaktif. Sikap reaktif ini selain karena pengaruh pendidikan yang rendah juga dikarenakan efek dari pada konflik yang terjadi selama puluhan tahun di Nangroe Aceh Darussalam.

Forum Perjuangan Rakyat untuk Tanah (Forjerat), merupakan forum yang dibentuk oleh masyarakat korban penyerobotan tanah oleh PT. Bumi Flora. Berbagai upaya dilakukan oleh masyarakat untuk mempertahankan tanah mereka, namun PT Bumi Flora yang mengandalkan kekuatan modal dan birokrasi massa lalu mampu merealisasikan kepentingannya. 3 orang masyarakat terbunuh saat memperjuangkan tanah kelahiran mereka.

Pertanyaanya siapa yang berani ”bersuara” akan keadilan di masa konflik? Tentunya semua kita tahu bahwasanya masa konflik merupakan masa yang paling suram terhadap penegaan hukum di Aceh. Akibatnya rasa pesimisme masyarakat akan adanya penegakan hukum, serta benih-benih rasa dendam dan kebencian semakin terpupuk.

Dalam situasi damai, kebencian dan rasa dendam yang selama masa konflik terpendam akhirnya bisa terlepaskan. Masyarakat korban telah memilih sikap untuk mengambil kembali secara paksa tanah mereka yang diambil secara melawan hukum oleh PT Bumi Flora. LBH Banda Aceh yang merupakan kuasa hukum dari masyarakat yang tergabung dalam Forjerat menilai tentunya sikap ini akan berefek pada anarkisme massa dan akan mengganggu perdamaian yang sedang berlangsung.

Pada akhirnya LBH mengarahkan masyarakat agar dalam perjuangan mereka tidak melawan hukum. LBH mengarahkan tindakan yang harus dilakukan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah dengan menyuarakan aspirasi mereka (demo/unjuk rasa) ke pemerintah. Tindakan ini sesuai dengan yang diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

LBH Banda Aceh memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat korban, meskipun PT Bumi Flora telah mengambil secara paksa tanah mereka, namun masyarakat juga tidak perlu mengambil kembali secara paksa. Dalam artian meskipun PT Bumi Flora telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun dalam mengambil hak masyarakat kembali juga tidak perlu melakukan perbuatan melawan hukum. Analogi yang kita berikan tidaklah mesti menghukum si pembunuh dengan menjadi pembunuh.

Putusan terhadap Kriminalisasi terhadap 8 PBH LBH Banda Aceh akan berdampak kepada penegakan hukum yang berkeadilan. Aksi massa rakyat petani korban yang tanahnya di serabot oleh PT. Bumi Flora adalah sebuah sikap yang dilindungi oleh konstitusi. Undang-Undang membolehkan dan melindungi aksi tersebut.

Di lain sisi ditengah masa transisi Aceh setelah sekian lama tertutup dan terisolasi oleh kekerasan politik dan bersenjata, pilihan berunjuk rasa yang sesuai dengan ketentuan undang-undang adalah pembelajaran penting bagi rakyat dalam mengekspresikan dan menyampaikan aspirasi terhadap hak-hak nya yang selama ini tercerabut.
Demikian diungkapkan oleh Koordinator LBH Banda Aceh Pos Langsa Mardiati,SH. Dalam siaran Pers nya.

Ditambahkan oleh Mardiati Pengelolaan aksi tersebut adalah salah satu bentuk mengantisipasi anarkisme sosial yang bisa saja terjadi karena arogansi dari PT Bumi Flora yang semata-semata mengandalkan SK HGU yang dimiliki namun seperti melupakan bagaimana perlakuan terhadap rakyat pada saat itu ketika SK tersebut didapat.