MEULABOH - Pemkab Aceh Barat, hingga kini masih memblokir rekening Perusahaan Daerah (PD) Pakat Beusaree karena dana yang dikuncurkan oleh Pemkab ke perusahan milik daerah itu belum utuh distor kembali ke kas daerah. Bahkan, beberapa waktu Bawasda setempat menemukan indikasi sejumlah dana belum dapat dipertanggungjawabkan oleh perusahaan sehingga Pemkab menyerahkan kasus itu ke Kejati guna diusut.

Hal itu dikatakan Wakil Bupati Aceh Barat, Fuadri SSi kepada Serambi, Kamis (7/8). “Sebagian dana dari hasil temuan Bawasda yang harus dikembalikan lagi ke kas daerah memang ada yang distor. Tetapi sampai sekarang rekening perusahaan itu masih tetap diblokir,” jelasnya.

Menurutnya, rekening perusahaan itu diblokir guna menghindari keluarnya dana dari perusahaan itu sebelum kasus dugaan penyimpangan dana diusut oleh Kejati dan seluruh dana yang digunakan oleh perusahaan dikembalikan ke kas daerah dari dana APBD mencapai Rp 2,5 miliar. Sebab sebut Wabup, kasus PD Pakat Beusaree kini sudah diteruskan ke Kejati Aceh beberapa waktu lalu dengan harapan dapat diusut tuntas dan dana yang belum jelas dapat kembali distor oleh perusahaan itu ke kas daerah.

Kecuali kasus PD Pakat Beusaree, Wabup Aceh Barat itu juga mengharapkan kasus penyimpangan dana pada pengadaan tanah kepentingan umum pascatsunami lalu dapat diusut tuntas oleh Kejati Aceh. Sebab, kata Wabup dalam temuan tim Bawasda beberapa waktu lalu ada sejumlah lokasi diindakasi terjadi penyimpangan dana antara lain pengadaan tanah di Cot Seulamat Kecamatan Samatiga yakni senilai Rp 212 juta harus distor kembali ke kas daerah.

Tetapi ujar Fuadri, sampai saat ini hanya baru senilai Rp 60 juta dikembalikan oleh oknum panitia sehingga dengan diusut aksus itu maka dana itu dapat distor utuh lagi ke kas daerah. “Terhadap kedua kasus itu kita masih menunggu proses, kita harapkan kasus yang kini sudah ditangani itu dapat dituntaskan,” harap Wabup Fuadri.

Kasus

Sementara itu, sejumlah pegiat LSM di Meulaboh, Aceh Barat mendesak aparat penegak hukum baik Kejari Meulaboh, Kejati Aceh, dan Polres Aceh Barat untuk mengusut tuntas kasus-kasus yang kini sedang diproses, sebab jika tidak diproses tuntas akan menimbulkan kesan buruk bagi aparat penegak hukum. Dicontohnya kasus penyimpangan tanah di Aceh Barat hingga kini terus mengambang dan tidak jelas ujungnya, sebab sebelumnya Kejati Aceh berjanji akan menuntasnya, akan tetapi terkesan adem-adem saja.

Dalam rilis yang diterima Serambi, Kamis (7/8), sejumlah pimpinan LSM itu menyebutkan masyarakat butuh kepastian hukum terhadap perkara yang menimbulkan kerugiaan keuangan negara.

“Kita juga berharap aparat penegak hukum tidak hanya mampu memproses pencuri HP, maling ayam, sepmor, dan kasus lain hanya berdampak kerugian beberapa orang saja, tetapi semua kasus harus diproses terlebih koruptor,” tulis surat ditandatangani sembilan pimpinan LSM.

Adapun LSM itu meliputi LBH Pos Meulaboh (M Alhamda SH I), GeRAK Aceh Barat (Muliyadi), PB HAM-Aceh Barat (Darmansyah), Asoh (Safrijal), GSF Meulaboh (Abdul Jalil), Gebrak (Irwanto), Sombep (Chaidir Azhar), Pema FISIP UTU Meulaboh (Aduwina), BEM FE UTU Meulaboh (Safran A).(riz)

Sumber Berita : Serambi Indonesia
Edisi : 8 Agustus 2008