LANGSA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Langsa mendesak Pemerintah Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan Kota Langsa untuk segera membentuk tim penyelesaian konflik pertanahan. Hal ini didasarkan pada SK Gubenur Aceh Nomor 590/121/2008 tentang pembentukan tim fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan Provinsi Aceh tahun 2008.
Hal itu disampaikan Koordinator LBH Banda Aceh Pos Langsa, Mardiati SH, didampingi Pembela Umum/Public Defender, Chairul Azmi, SH dalam siaran persnya kepada Serambi Selasa (5/8).

Menurut LBH, keputusan itu sendiri dikeluarkan mengingat tingginya intensitas sengketa dan konflik pertanahan pada kabupaten/kota di Aceh.

Menurut Mardiati, pembentukan tim perlu dilakukan mengingat banyaknya perusahaan perkebunan, pertambangan, serta pengembangan pembangunan yang sedang giat-giatnya dilakukan oleh pemerintah kerap memicu timbulnya konflik dan sengketa pertanahan dengan warga. “Hal ini dikarenakan mayoritas penguasaan tanah lebih banyak dikuasai oleh pemilik modal besar, sehingga banyak terjadi benturan-benturan terhadap kepentingan masyarakat atas tanah yang mayoritas pekerjaannya sebagai petani. Ditambah lagi dengan bertambahnya jumlah penduduk suatu kabupaten/kota dengan segala kebutuhannya atas lahan pemukiman, katanya.

Mardiati dan Chairul Azmi mencontohkan, kasus yang terjadi di Kecamatan Birem Bayeun, Aceh Timur, dimana proyek pembuatan parit irigasi tahun 2006 sampai saat ini belum adanya kejelasan terkait persoalan ganti rugi tanah. Begitu juga yang terjadi dalam wilayah Aceh Tamiang ada sekitar 40-an warga yang sampai hari ini masih bertahan untuk mempertahankan hak atas tanahnya dari pelaksanaan proyek pembuatan jalan dua jalur lintasan Banda Aceh – Medan yang berlokasi di Kecamatan Karang Baru.

“Pembangunan selalu identik dengan kebutuhan serta tuntutan perkembangan zaman, namun tidak boleh dipungkiri pembangunan itu jangan sampai “memiskinkan” masyarakat Aceh itu sendiri. Penghormatan dan penghargaan terhadap kepemilikan atau penguasaan tanah masyarakat harus diutamakan dalam proses pembebasan tanah untuk pembangunan serta kepentingan perusahaan perkebunan dan pertambangan, sehingga dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakat Aceh sebagai individu.”ungkap Chairul menambahkan.(is)

Sumber Berita : Serambi Indonesia
Edisi : 6 Agustus 2008