BANDA ACEH - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh, Senin (28/7), menggelar sidang perdana atas gugatan yang diajukan oleh 11 calon anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Singkil, terhadap Ketua DPRK setempat. Sidang yang digelar tertutup itu berlangsung sekitar dua jam dengan agenda pemeriksaan berkas gugatan dan kesiapan pihak penggugat dan tergugat.

Para penggugat yakni, Mardiah SH, Sadri, Ridwan, Syamsinar, Boyhaqi, Asrrul, Kadarruddin, Dewi Isafiah, Nur Khalidin Khalil, Ali Umar SAg, dan Rosani, diwakili kuasa hukum mereka dari LBH Banda Aceh, Kamaruddin SH. Sedangkan tergugat, diwakili kuasa hukum, Said Jufri SH. Informasi yang diperoleh Serambi, sidang dengan agenda sama dan juga akan dilaksanakan secara tertutup akan dilanjutkan, Senin (28/7).

Isi gugatan yang diperoleh Serambi, dari penggugat seusai sidang tertutup itu, menyebutkan, gugatan tersebut dilayangkan karena mereka menilai penetapan anggota KIP Singkil periode 2008-2013 oleh DPRK setempat tidak sah. Hal ini disebabkan karena satu dari lima anggota Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan anggota KIP Singkil, yakni Rustam SH, tercatat sebagai mantan anggota Partai Nadlatul Ummah Indonesia (PPNUI), belum sampai lima tahun lalu.

Menurut penggugat, mereka mengetahui Rustam sebagai mantan anggota PPNUI, berdasarkan bukti lampiran tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRK daerah pemilihan itu pada pemilu periode lalu.

Selain itu, penggugat menyebutkan penetapan calon anggota Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan oleh tergugat tak melalui rapat paripurna. Menurut penggugat, apa yang telah dilakukan tergugat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 14 ayat (3) point e Qanun No 7 tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilu di Aceh.(sal)

Sumber Berita : Serambi Indonesia
Edisi : 22 Juli 2008