* Jumlahnya Capai Rp 38,3 Miliar

LHOKSEUMAWE - LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menemukan adanya indikasi korupsi di Kota Lhokseumawe pada tahun 2003-2007 mencapai Rp 38,3 miliar. Temuan itu secara resmi telah diserahkan Ketua LSM MaTA, Alfian, kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe yang diterima langsung oleh Kajari setempat, Tomo SH, kemarin.
Alfian didampingi Ketua LBH Banda Aceh Pos Lhokseumawe, Zulfikar di hadapan Kajari memaparkan sejumlah item yang diduga telah terjadi penyelawengan. Dirincikan, pada tahun 2003-2004 indikasi korupsi mencapai Rp 19,3 miliar. Jumlah itu meliputi kas bon tahun 2003 Rp 304,7 juta dan tahun 2004 Rp 3,5 miliar, pembayaran belanja diluar belanja gaji pegawai/personalia yang melampaui anggaran Rp 147,3 juta, dan penerbitan SPM yang mendahului pengesahan APBK 2004 Rp 5,4 miliar.

Selain itu, penghasilan tetap pimpinan dan anggota DPRK Rp 1,048 milia, pembayaran tunjangan kesehatan pimpinan dan anggota DPRK Rp 662,5 juta, realisasi penunjang operasional Walikota Lhokseumawe tahun 2004 Rp 400,5 juta, pengeluaran untuk bantuan penyelesaian konflik Rp 4,5 miliar, penggunaan belanja tidak tersangka Rp 1,16 miliar, penyertaan modal pada Bank BPD Aceh Rp 500 juta, bantuan modal usaha melalui program pemberdayaan ekonomi rakyat Rp 1,16 miliar belum disalurkan, serta pengeluaraan bantuan keuangan pada kelompok pembangunan masyarakat Rp 500 juta belum didukung bukti yang lengkap dan sah.

Item lain yang terindikasi korupsi, sebut Alfian, adalah biaya pembebasan lahan parkir truk tahun 2005 di samping Hotel Lido Graha Cunda senilai Rp 1,5 miliar, indikasi penyimpangan pada belanja bagi hasil dan bantuan keuangan tahun 2006 Rp 10,8 miliar, bantuan keuangan pemerinmtah desa Rp 3,4 miliar, bantuan bagi kaum duafa Rp 3,060 miliar, bantuan kepada KIP RP 4,319 miliar, biaya penunjang kegiatan pimpinan dan anggota Rp 310 juta tahun 2005.

Selanjutnya, kelebihan pembayaran tunjangan perumahan pimpinan dan angota DPRK Rp 135 juta pada tahun 2005, dan dana school grant dan life skill tahun 2006 Rp 550 juta dan Rp 50 juta untuk SMP di Kota Lhokseumawe. Selain itu, lapor Alfian, dan BOS tahun 2006 dan 2007 belum dapat dipertanggtungjawabkan Rp 1,7 miliar, serta pembebasan tanah di Blang Panyang pada tahun 2007 seluas dua hektare sebesar Rp 6 miliar.

“Penngggunaan anggaran untuk pos-pos tersebut terindikasi korupsi antara lain karena ada dana yang sudah digunakan namun belum dapat dipertanggungjawabkan, jumlah dana yang dikeluarkan melampaui anggaran, penyaluran dana tak tepat sasaran, penyertaan modal tak didukung bukti kepemilikan yang sah, serta ada bantuan yang belum disalurkan,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Alfian juga mengemukan, dari sekian item itu sebenarnya sudah pernah diserahkan pihaknya ke Kajari Lhokseumawe terdahulu. Namun, katanya lagi, tindak lanjutnya tidak jelas. Karema itu, ia berharap kepada Kajari baru, item demi item indikasi korupsi itu dapat diusut tuntas.

Kajari Lhokseumawe Tomo, menyampaikan berterimakasih atas kerjasama LSM MaTA yang telah menyerahkan temuan indikasi korupsi itu kepada pihaknya. “Kami akan berupaya semaksimal untuk untuk menindaklajuti laporan tersebut, serta hasil pengusutannya akan dipublikasi kepada publik,” janji Kajari.(bah)

Sumber Berita : Serambi Indonesia
Edisi : 18 Juli 2008