* Menuju Pemilu Damai 2009

BANDA ACEH - Sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung Aceh Post Conflict Working Group (APCWG), mengharapkan kepada semua pihak agar memiliki tekad dan pandangan untuk mewujudkan Pemilu Damai 2009 di Aceh.

“Demokratisasi itu akan terwujud, bila semua pihak dapat menempatkan diri dan fungsi serta tugas masing-masing. Jika tidak, dikhawatirkan pemilu Aceh pada 2009 akan ternodai,” kata Koordinator KontraS Aceh, Asiah Uzia, dalam konfrensi pers APCWG, di kantor Kontras Aceh, Desa Lamlagang, Banda Aceh, Selasa (15/7) siang.

APCWG dibentuk oleh para aktivis LSM yang berasal dari Gerak Aceh, Kontras Aceh, LBH Banda Aceh, RPUK, Solidaritas Perempuan Aceh, Aceh Institute, Komisi Perempuan Indonesia (KPI Aceh), SPKP HAM Aceh, Forum Akademisi Aceh (FAA), dan People Crisis Centre Aceh. Dalam konferensi pers kemarin, mereka mengeluarkan pernyataan bersama tentang “nalisa pemetaan potensi konflik Aceh menjelang pemilu 2009.”

Asiah yang didampingi oleh sejumlah aktivis dari LSM-LSM tersebut mengatakan, yang menjadi analisa masalah dalam pemilu dan partai lokal, yakni kurangnya kesiapan pemerintah, baik itu eksekutif maupun legislatif dalam menjamin pelaksanaan pemilu yang demokratis sesuai dengan perundang-undangan. “Terkesan setiap masalah dibiarkan terjadi begitu saja, tanpa ada sebuah tindakan yang kongkret. Ini ditakutkan akan menciptakan konflik menjelang pemilu 2009,” kata dia.

Akar masalah kedua yakni, belum ada political will dan political action dari pemerintah dalam melakukan deteksi dan pencegahan dini terhadap potensi-potensi konflik dan kekerasan menjelang pemilu 2009.

Mereka juga mengidentifikasi sejumlah akar permasalahan dalam pelaksanaan Pemilu 2009 di Aceh, mulai dari penyusunan qanun parlok yang dinilai terburu-buru, sistim seleksi anggota KIP provinsi, kabupaten/kota dinilai diskriminatif terhadap kaum perempuan, hingga dengan proses verifikasi faktual oleh tim independen.

Selain itu, para aktivis ini juga mengidentifikasi adanya intimidasi dan kekerasan pada proses awal pemilu. “Beberapa hari ke depan, kami akan beraudensi dengan pihak eksekutif, legislatif maupun KIP serta semua pihak yang kami nilai perlu terlibat di dalam audensi itu. kita ingin menciptakan sebuah pandangan, untuk mewujudkan pemilu damai 2009 mendatang,” ujar Asiah Uzia.(mir)

Sumber Berita : Serambi
Edisi : 16 Juli 2007