Sidang Lanjutan perkara kriminalisasi terhadap 8 pekerja bantuan hukum pada LBH Banda Aceh kembali digelar pada hari Rabu (2/7/08) di Pengadilan Negeri Langsa. Sidang lanjutan dengan agenda mendengar tanggapan JPU atas Pledoi Penasehat Hukum para terdakwa.

Seperti biasanya masyarakat korban penyerobotan tanah oleh PT Bumi Flora yang tergabung dalam Forum Perjuangan Rakyat untuk Tanah (FORJERAT) telah menunggu acara persidangan dimulai. Setiap persidangan terhadap aktivis LBH Banda Aceh ini berlangsung, FORJERAT selalu mengikuti persidangan dan memberikan dukungan moril kepada kuasa hukum mereka yang didakwa telah melakukan penghasutan. Selain itu, setiap persidangan kasus ini dilangsungkan juga dihadiri oleh aparat kepolisian dan intelijen dari Polres Langsa.

Dalam persidangan ini dihadiri oleh JPU Adi Tyogunawan, SH, Surya Denta, SH, Majelis Hakim yang diketuai oleh Mukhlis, SH, Penasehat Hukum para terdakwa Maya Manurung, SH dan juga terdakwa Sugiono, Mohammad Jully Fuady, SH, Kamaruddin, SH, Yulisa Fitri, SH, Mukhsalmina, SHI, Mustiqal Syahputra, SH dan Djuanda.

Sidang dengan agenda pembacaan duplik oleh JPU, dibuka oleh ketua majelis Hakim Mukhlis, SH pada pukul 11.00 WIB.

Setelah sidang dibuka, Maya Manurung, SH sebagai Penasehat Hukum terdakwa seraya menunjukkan surat keterangan sakit, menjelaskan kepada Majelis Hakim bahwa terdakwa Mardiati, SH., S.Pd tidak dapat mengikuti persidangan karena yang bersangkutan dalam keadaan sakit.

Majelis Hakim menyatakan bahwa Replik dibagi dalam 2 berkas. Masing-masing pihak yang hadir menyepakati agar Replik dibacakan oleh JPU.

Dalam Replik pertama yang dibacakan oleh JPU Ady Tyogunawan, SH menyetakan bahwa dakwaan yang telah dibuktikannya adalah dakwaan Primair pasal 160 jo pasal 56 ke-1,2 KUHP sebagaimana tuntutan pidana yang telah dibacakan pada sidang hari Rabu tanggal 21 Mei 2008 yang lalu.

Menurut JPU, dakwaan tersebut tidak hanya mengandung unsur-unsur utama saja (pasal 160 KUHP), namun juga terdapat unsur pasal 56 ke-1,2 KUHP. JPU mengakui bahwa terdakwa I Mardiati dan terdakwa II Sugiono tidak ikut dalam penyebaran selebaran Forjerat, namun yang didakwakan oleh JPU adalah perbuatan terdakwa-terdakwa yang telah membantu dalam mempersiapkan selebaran Forjerat.

Menurut JPU Ady Tyogunawan, unsur yang menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut paraturan perundang-undangan atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang, , unsur tersebut bersifat alternatif . oleh karena seluruh unsur dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti, JPU memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. menyatakan terdawa I Mardiati, SH., S.Pd binti Muhammad Razali dan terdakwa II Sugiono bin Halimansyah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penghasutan di muka umum sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 160 jo pasal 56 ke-1,2 KUHP dalam surat dakwaan Primair
2. membebaskan terdakwa I dan terdakwa II dari dakwaan Subsidair
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II masing-masing berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah para terdakwa supaya ditahan.
4. menyatkan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) lembar surat selebaran Forjerat
- 1 (satu) unit komputer merk Acer
- 1 (satu) unit Mobil Kijang Kapsul warna merah Nomor Polisi B 8464 ZC
- 1 (satu) unit Mobil Nissan Terrano warna hitam Nomor Polisi BL 996 AI
Dilampirkan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Mohd. Jully Fuady, SH bin Mohd. Juned, dkk

5. membayar biaya perkara masing-masing Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Sedangkan dalam berkas Replik II yang dibacakan oleh JPU Surya Denta, SH menyebutkan bahwa unsur terakhir yang oleh Penasehat Hukum atas nama terdakwa Mohammad Jully Fuady, SH bin Mohammad Juned, dkk dianggap tidak terbukti adalah bersifat alternatif oleh karena terdapat kata sambung “atau” pada setiap kalimat.

Dalam poin yang lainnya JPU Surya Denta menyebutkan bahwa yang dilanggar oleh terdakwa adalah UU No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyempaikan Pendapat di Muka Umum, menurut JPU dengan dilanggarnya ketentuan tersebut berarti para terdakwa telah menghasut masyarakat supaya jangan mau menurut peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam sub unsur pasal 160 KUHP tersebut tidak mensyaratkan harus peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi pidana maupun perdata melainkan cukup apabila ada suatu peraturan perundang-undangan yang dilanggar maka telah memenuhi sub unsur dari pasal 160 KUHP. Hal ini menurut JPU terbukti dengan adanya selebaran yang dibagikan kepada masyarakat “sebelum waktunya” yang mana selebaran tersebut merupakan alat peraga atau sarana dalam melakukan aksi demo.

Menurut JPU Surya Denta, SH dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum atas nama terdakwa Mohammad Jully Fuady, SH bin Mohammad Juned dkk, tidaklah beralasan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan karenanya JPU menuntut agar Majelis Hakim PN Langsa yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan tuntutan pidana (requisitoir) JPU.

Atas Replik dari JPU Ady Tyogunawan, SH dan Surya Denta, SH, para terdakwa akan mengajukan tanggapan (duplik) melalui penasehat hukumnya. Maya Manurung, SH sebagai para Penasehat Hukum terdakwa mengajukan duplik dalam persidangan berikutnya dan meminta waktu kepada Majelis satu minggu.

Majelis Hakim Menetapkan persidangan akan dimulai kembali pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2008 dengan acara pembacaan Duplik oleh Penasehat Hukum para terdakwa.

Oleh : LBH Banda Aceh Pos Langsa