LHOKSEUMAWE - Sebanyak 28 Kepala Keluarga (KK) tsunami di Desa Calok, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, menuntut dana perbaikan rumah pada BRR NAD-Nias, karena rumah bantuan TDH Belanda, yang diterima warga desa itu tidak layak huni, Minggu (15/6).

Zulfa Zainuddin, SHi, Staf LBH BNA Pos Lhokseumawe, melalui siaran pers kepada Waspada, Minggu (15/6) mengatakan, mandat dibentuknya BRR NAD-Nias adalah meringankan beban masyarakat musibah gempa dan tsunami yang terjadi empat tahun lalu. Namun, bantuan yang diberikan para NGO asing, banyak menuai masalah di Aceh. Salah satu NGO TDH Belanda.

Mereka berhasil membangun 78 unit rumah untuk warga Desa Calok, Kecamatan Simpang Mamplam, Bireuen beberapa waktu lalu. Namun, dari 78 unit rumah bantuan itu, sebanyak 28 unit tidak layak huni, karena dinding rumah bertipe-42 itu telah retak dan tidak dilengkapi dengan MCK yang layak pakai.

Jadi, kata Zulfa Zainuddin, masyarakat desa mengadukan persoalan itu ke BRR NAD-Nias di Banda Aceh. Dan aduan itu ditanggapi BRR dengan baik, bahkan mereka berjanji akan membantu dana rehab untuk 28 unit rumah itu. "Beberapa waktu lalu BRR telah melakukan survei terhadap 28 unit rumah itu, dan BRR berjanji akan membantu dana rehab. Tapi, jelang satu bulan, tanda-tanda akan direhab sampai sekarang belum kunjung tiba," ucap Zulfa.

Waktu itu, tambah Zulfa, survei dilakukan John Elfi dari BRR. "Sebagaimana dibicarakan bersama pada hari ini di BRR, saya sampaikan BRR akan merehab rumah bantuan TDH Belanda yang rusak sebanyak 28 unit sesuai hasil survei, dibuat di Banda Aceh pada 30 Oktober 2007, yang ditandatangani John Elfi dan mengetahui koordinator barak yaitu M. Yusuf dan Ibrahim," jelas Zulfa, mengutip pernyataan John Elfi.

Hal yang sama juga dilakukan Wisnubroto. Waktu itu dia langsung menandatangani secarik memo yang isinya; "BRR akan membantu perbaikan rumah 28 unit bantuan TDH Belanda, dalam waktu paling lama 1 bulan, namun akan dilakukan Satker secepatnya. Dan proses rehab rumah itu akan selesai dilakukan pada 11 Maret 2008.

Waktu yang dijanjikan kepada masyarakat adalah satu bulan tidak kunjung di laksanakan, bahkan sangat menyakitkan lagi, bagi masyarakat korban tsunami, saat Wisnubroto mengeluarkan statemen, benar rumah itu tidak layak huni, akan tetapi BRR tidak akan merehabnya lagi," ujarnya.

Alasan itu Zulfa mengatakan, jika benar BRR tidak akan merehab lagi, artinya melepaskan tanggungjawabnya sebagai pengawas, dan itu bertentangan dengan Undang-undang UU No 11 tahun 2005 Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Wisnubroto, Direktur Mitra Pembangunan Rumah BRR NAD-Nias saat dihubungi Waspada, Minggu (15/6) via telepon mengakui, dari 78 unit rumah bantuan TDH Belanda untuk warga tsunami Desa Calok, Kecamatan Simpang Mamplam, Bireuen, sebanyak 28 unit tidak layak huni. Dinding rumah telah retak dan tidak memiliki MCK yang layak pakai.

Namun, setelah ditelusuri, kata Wisnu, kesalahan itu tertumpu kepada masyarakat sendiri karena bantuan itu diberikan TDH Belanda langsung kepada masyarakat penerima bantuan tersebut.

"Bantuan langsung diberikan TDH Belanda kepada penerima bantuan dan rumah itu dibangun oleh orang itu sendiri. Jadi, kalau ada laporan sekarang tentang rumah tidak layak huni, itu merupakan kesalahan masyarakat itu sendiri. Soalnya laporan yang kita terima dari lapangan, ke 28 KK itu tidak memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebenarnya. Seperti diberikan cincin sumur untuk pembangunan MCK dijual," jelas Wisnubroto.

Wisnu juga mengatakan, awalnya, pihak BRR akan membantu dana rehab, tapi, beberapa waktu lalu pihaknya kedatangan surat aduan dari 50 KK lainnya, yang tergabung dalam Forum Masyarakat Solidaritas Masyarakat (Fosoma) Bireuen.

Isi suratnya; "Jika bantuan rehab diberikan kepada 28 KK, maka kami juga harus mendapatkan bantuan rehab tersebut, karena bantuan yang kita terima selama ini dari TDH jumlahnya sama".

"Jadi, kita berkesimpulan untuk membatalkan pemberian bantuan dana rehab kepada 28 KK itu. Perlu diketahui, ada ribuan rumah bantuan di Aceh yang tak layak huni dan kalimat tak layak huni pun sifatnya relatif. Rumah yang telah diterima 28 KK itu, jauh lebih baik dari rumah bantuan di daerah lainnya. Kalau tidak percaya silakan ke lokasi," pinta Wisnu.

Seraya menambahkan, setiap rumah yang tak layak huni yang dibantu NGO asing dikembalikan ke NGO asing masing-masing, dan dalam hal ini BRR tidak bertanggungjawab, demikian Wisnubroto. (cmun)

Sumber Berita : Waspada
Edisi : 16 Juni 2008