LHOKSEUMAWE - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Lhokseumawe mengklarifikasi pemberitaan yang mensinyalir lembaga itu telah menyelewengkan dana Rp 4,3 miliar. Sekretaris KPU/KIP Lhokseumawe, Bustamam dalam klarifikasi tertulis yang dikirim ke Serambi, Senin (1/6) memuat beberapa hal.

Klarifikasi itu antara lain memuat bahwa, seluruh dana Pilkada 2006 pada KIP Lhokseumawe yang dianggarkan melalui Bagian Pemerintahan Setdako Lhokseumawe telah dipertanggungjawabkan secara menyeluruh pada tanggal 22 Juni 2007. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 35 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh.

Pasal 23 ayat (1) Pergub itu, tulis Bustaman, disebutkan bahwa KIP dan Panwas menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana pilkada pada DPRD paling lambat tiga bulan terhitung sejak semua tahapan pelaksanaan pilkada berakhir dan tebusannya pada kepala daerah. Sedangkan ayat (2) ditulis, laporan sebagaimana dimaksud disampaikan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan atau aparat pengawas fungsional lainnya.

Dikatakan, KIP pada tahap penggunaan dan pertanggungjawaban dana pilkada telah melakukan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku apalagi telah diperiksa/audit oleh BPK, BPKP, Bawasda dan Polres Lhokseumawe. “Kami meminta agar pemberitaan tersebut diluruskan untuk mencegah imej buruk terhadap lembaga KIP Lhokseumawe sebagai penyelenggara pilkada tahun 2006 di Kota Lhokseumawe agar terbebas dari fitnah,” ujar Bustamam.

alur Hukum

Menurut Bustaman, hak jawab ini merupakan tanggapan KIP secara resmi serta dilindungi UU RI Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers. “KIP mengancam akan menempuh jalur hukum jika adanya kembali pemberitaan yang tidak berimbang (cover both side) dan cenderung menghakimi (trial by the press) tanpa memperhatikan fakta/proses dan ketentuan yang telah kami lakukan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pilkada dimaksud,” demikian Bustamam.

Seperti diberitakan kemarin, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Lhokseumawe dalam penyataan bersama LSM MaTA, meminta Kejaksaan Negeri Lhokseumawe untuk mempublikasi hasil pengusutan dugaan korupsi oleh KIP Lhoksemawe sebesar Rp 4,3 miliar, serta kasus timbangan portable.(swa)


Sumber Berita : Serambi Indonesia
Edisi : 03 Juni 2008